SuaraBogor.id - Warga Bogor dibuat heboh adanya vaksinasi berbayar di SDN Cicadas 1 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Informasi yang didapat, biaya pelaksanaan vaksinasi itu membebankan kepada orang tua siswa. Bahkan, kebijakan menyimpang itu dibenarkan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Cicadas 1 Bogor, Sajili.
Saat dihubungi wartawan, dia mengaku adanya iuran akomodasi yang dibebankan orangtua siswa, dengan alasan untuk menjamu para nakes yang bekerja.
“Berawal dari sedang tidak adanya uang kas, salah satu guru berisiatif untuk menggunakan uang kas kelas yang dipegang oleh dewan kelas,” katanya kepada wartawan, mengutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com, Kamis (10/2/2022)
Baca Juga:Geger Penemuan Mayat dalam Kardus di Bogor, Warga Sempat Mengira Sampah
Dengan total hitungan iuran mencapai Rp3.485.000 rupiah, Sajili akui ia baru mengetahui uang tersebut mencapai angka yang cukup banyak di hari pelaksanaan.
“Bahkan, saya baru tahu hari ini ada uang petugas sampai Rp1.500.000,” ucapnya.
Padahal, menurut Sajili sendiri, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor tidak memberikan pembebanan terkait pembiayaan vaksinasi ini.
“Mungkin karena orangtua sudah tau ada vaksin, mereka langsung inisiatif untuk mengadakan rapat membahas iuran, mungkin,” ulangnya.
Mengetahui hal itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) PC Bogor merasa miris atas peristiwa yang terjadi.
Baca Juga:Tiga Kasus Berturut-turut, Ketua DPRD Rudy Susmanto Minta Pelaku Kekerasan Seksual Dihukum Berat
Ketua Umum (Ketum) IMM PC Bogor, Hendi menuturkan vaksinasi anak yang bertujuan menjaga imun anak dan seharusnya diterima masyarakat dengan cuma-cuma, malah menjadi beban baru untuk ekonomi orangtua siswa yang tengah terpuruk.
“Adanya partisipasi orangtua murid dan memang para guru yang membuka komunikasi, memang sah-sah saja namun sangat saya sayangkan hal itu tidak elok untuk dilakukan,” ujarnya.
Hendi menegaskan, iuran di tengah perekonomian orangtua murid yang sedang kacau, tetap saja tidak wajar dilakukan walaupun dengan alasan karena uang kas sekolah kosong.
“Padahal dinas-dinas anggarannya direfocusing untuk dikhususkan kepada penanganan covid-19,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan posisi Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor saat peristiwa ini terjadi berada dimana.
“Padahal itu untuk kesehatan para anak bangsa dan memang menjadi kewajiban untuk divaksin supaya bisa menekan angka positif Covid-19 serta cepat memulai PTM kembali, dengan ini saya mendesak Bupati Bogor mengusut kasus ini, supaya tidak ada lagi sekolah yang membebankan akomodasi vaksin kepada orangtua murid di saat perekonomian belum pulih,” tutupnya.
