Anggota DPRD Kabupaten Bogor 'Pelesir' ke Bali, Pengamat: Tak Punya Hati dan Hamburkan Uang Rakyat

Keberangkatan anggota DPRD Kabupaten Bogor ke Bali mendapat kritik tajam dari pengamat dan disebut tak punya hati serta hilang empati.

Galih Prasetyo
Kamis, 10 Maret 2022 | 16:14 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Bogor 'Pelesir' ke Bali, Pengamat: Tak Punya Hati dan Hamburkan Uang Rakyat
Anggota DPRD Kabupaten Bogor saat menggelar Rapat ekspose RAPBD Tahun 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (19/10/2021)

SuaraBogor.id - Kepala Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfiriadi menyoroti terkait pelesir yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bekasi ke Bali.

Menurut Yusfiriadi, wakil rakyat yang pelesiran ke bali dengan mendelegitimasi posisioning ketua DPRD Kabupaten bogor, sebetulnya nyaris tidak ada ruang (space) dalam nalar kritis publik yang bisa didengar oleh wakil rakyat di kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini sebagai bukti aktifitas yang tidak prioritas bahkan cenderung menghabiskan uang rakyat, yang mana kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan “plesiran” anggota dewan yang tidak pernah terhenti,” ucapnya mengutip dari Bogordaily.net--jaringan Suara.com, Kamis (10/3/2022).

Menurut pengamat politik dan kebijakan publik ini, para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang melakukan plesiran tersebut tidak mempedulikan kondisi rakyat saat ini di tengah masa pandemi.

Baca Juga:Tanggapi Soal 'Pelesiran' ke Bali, Ketua Komisi I DPRD Bogor Usep Supratman Kesal: Sudah Haknya Dewan

“Mereka tidak peduli kondisi rakyat sedang bagaimana, anggaran pemerintah seperti apa, bagi mereka yang penting bisa “pelesiran” dengan menggunakan uang rakyat. Susah memberikan atribut kepada anggota dewan seperti ini, selain sudah mati rasa,” tutur Yusfiriadi.

Ditegaskannya para wakil rakyat yang pergi ke Bali sudah kehilangan empati dan rasa kepedulian terhadap penderitaan masyarakat.

“Apalagi jika kita relevansikan dengan era kebiasaan memanfaatkan teknologi saat ini. Hanya sekedar ingin mengetahui hal-hal yang bersifat administratif, seperti keingintahuan cara mengelola aset pemerintah saja harus berkunjung langsung ke bali dengan menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Bagi saya sangat tidak masuk akal, selain memang “ingin plesiran” gratis,” lanjut Yusfiriadi.

Dalam pengamatan Yusfiriadi, dari berkali-kali kunjungan kerja ke beberapa daerah sampai saat ini tidak jelas apa hasilnya dan bagaimana implementasinya di kabupaten bogor.

“Sehingga sudahlah berhenti melaksanakan agenda pribadi dengan berkamuflase atas nama kepentingan pemerintah dan masyarakat,” pintanya.

Baca Juga:Gara-gara Pelesir ke Luar Negeri, Kasus Covid-19 di China Naik Lagi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini