SuaraBogor.id - Usai Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden atau Capres 2024, sejumlah pertanyaan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali diungkit, salah satunya kepada Prabowo Subianto.
Baru-baru ini kembali viral di media sosial pernyataan Anies Baswedan soal melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Namun, hal tersebut mendapatkan dukungan dari pengamat politik.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai tidak ada etika yang dilanggar Anies Baswedan jika nanti harus berhadapan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Baca Juga:Mengerikan, Kawasan Loji Karawang Diterjang Banjir, Pemotor Sampai Sulit Melintas
Hal ini disampaikan Bawono terkait munculnya penilaian bahwa untuk kedua Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali ditinggalkan gubernur yang didukung dan usung dalam pilkada DKI Jakarta.
Mengutip dari WartaEkonomi -jaringan Suara.com, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 Prabowo Subianto memiliki peran sangat besar dalam mengusung Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama melalui koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
Namun di tahun 2014 Joko Widodo memilih maju dalam pemilihan presiden untuk berhadapan dengan Prabowo Subianto.
Dikatakan Bawono, baik Joko Widodo maupun Anies Baswedan bukanlah kader Partai Gerindra sehingga tidak tepat apabila dikatakan Prabowo Subianto ditikung orang-orang yang pernah ia usung di Pilkada DKI Jakarta
Dijelaskannya, hal itu dapat terjadi karena demokrasi elektoral di Indonesia ini menganut pemilihan presiden secara langsung.
Baca Juga:Galang Donasi untuk Okky Boy, Windah Basudara Kumpulkan Rp300 Juta dari Live Streaming
Jadi meskipun calon presiden maju dan diusung oleh partai politik tetapi partai politik tidak dapat mengikat calon presiden itu agar di kemudian hari ia tidak melampaui kepentingan partai politik bersangkutan. Apalagi jika bukan kader partai politik tersebut.
Karena itu, lanjut Bawono, bila nanti dalam pemilihan presiden mendatang Anies Baswedan harus berhadapan dengan Prabowo Subianto tidak perlu lagi dipersoalkan. Karena hal itu tidak melanggar hukum atau juga etika politik.
