"Selain legislasi dan budgeting, DPRD juga melakukan mediasi dan tindaklanjut aspirasi warga dengan pihak-pihak terkait," jelas Atang.
Terakhir, melalui peran pengawasan, DPRD Kota Bogor telah menjalankan fungsinya sesuai tupoksi dari masing-masing komisi. Untuk Komisi I, Heri Cahyono menyampaikan telah melakukan pemanggilan terhadap Dinas-dinas dalam rapat kerja dengan maksud untuk evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2023.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan kinerja Dinas khususnya terhadap pelayanan pemerintahan yang masih berlanjut di tahun 2024.
“Selain pemanggilan terhadap Dinas-dinas, Komisi I juga menyikapi beberapa perizinan yang belum dimiliki para pemilik usaha di wilayah Kota Bogor dan dari aspirasi masyarakat meminta bantuan untuk memfasilitas hal tersebut,” ujar HC.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor Terima Kunjungan MKD DPR RI, Bahas Tupoksi dan Hak Dewan
Komisi III DPRD Kota Bogor, juga disebutkan oleh Zenal Abidin, selama masa sidang ke-3 fokus mengawasi pengerjaan proyek jembatan Otista. Pengawasan dilakukan mulai dari menggelar rapat kerja dengan dinas terkait, hingga melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan proyek yang memakan anggaran mencapai Rp49 miliar.
Zenal menyampaikan, terdapat beberapa catatan dari Komisi III DPRD Kota Bogor untuk pihak kontraktor, salah satunya dengan menambah jumlah pekerja (manpower) dan memaksimalkan waktu pengerjaan mulai dari pagi sampai malam hari.
Selain itu harus ada kepastian dari kontraktor bahwa logistik yang dibutuhkan untuk pengerjaan jembatan Otista akan selalu tersedia, sehingga tidak mengganggu waktu kerja, mengingat barang yang digunakan untuk pembangunan jembatan Otista merupakan bahan pabrikan yang tidak selalu ready stock.
“Komisi III mendukung pembangunan jembatan Otista untuk mengurai kemacetan, akan tetapi disamping itu juga harus dapat melihat dampak di sekitar Pembangunan jembatan Otista tersebut,” terangnya.
Lalu untuk Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie menyampaikan, fokus pengawasan terhadap isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berhasil membuahkan kebijakan yang dianggap sebagai win-win solution bagi Pemerintah Kota Bogor, yang mana dalam KUA-PPAS 2024 telah tercantum anggaran untuk pembangunan dua unit sekolah baru.
Baca Juga:Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor Tinjau Langsung Lokasi Bencana Longsor di Empang
“Memang dirasa jumlah sekolah setingkat SMP di Kota Bogor masih kurang. Sehingga kami berharap dengan dibangunnya dua unit sekolah baru bisa memberikan solusi atas persoalan PPDB selama ini,” tutupnya.
