SuaraBogor.id - Musim kemarau panjang sebabkan kekeringan di sejumlah wilayah termasuk di Kota Depok, Jawa Barat.
Menimpali hal itu Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Pemerintah Kota Depok berupaya membantu masyarakat yang mengalami kekeringan.
Namun soal hujan buatan menurutnya itu bukan kewenangan Pemkot Depok.
Namun, ketika ditanya hujan buatan. Ia mengatakan bahwa hujan buatan menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan menjadi kewenangan Pemkot Depok.
Baca Juga:Puncak Kemarau Berakhir? Palembang Diguyur Hujan Ringan Sore Ini
Menurutnya hujan buatan menjadi kewenangan pusat. Nanti rekomendasi dari BMKG akan diteruskan ke kementerian terkait untuk membuat hujan buatan. Jadi pemerintah daerah tidak boleh membuat hujan buatan.
"Kalau hujan buatan lokal, misalnya di Kecamatan Beji nyiram-nyiram pakai Damkar, itu boleh. Tetapi hujan buatan benar, prosedurnya dari rekomendasi BMKG. Nanti akan dibuat Surat Edaran dari pusat ke daerah, bagi yang mampu," katanya.
Namun Mohammad Idris mengaku belum mempunyai data wilayah Kota Depok yang mengalami kekeringan. Tapi pihaknya mengaku akan terus memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kakeringan.
"Kita distribusikan air melalui PDAM, Damkar dan PMI. Mereka menelusuri wilayah-wilayah yang kekurangan air dengan mobil tangki," kata Mohammad Idris, Senin (9/10).
Meski begitu lanjut Mohammad Idris, pemerintah kota akan kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendata masalah kekeringan.
Baca Juga:Air Bersih Gratis Disalurkan untuk Bantu Ratusan Keluarga di Serang Hadapi Kemarau Berkepanjangan
"Istilah dulu kurang air, dibilang kekeringan. Misalnya sumur yang dulunya 10 meter ditambah 5 meter. Ini baru gejala. Tetapi rata-rata baru mendalamkan sumur" tukasnya.
Kontributor: Rubiakto
