SuaraBogor.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini tengah menjadi sorotan khusus Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu.
Pasalnya, Asmawa Tosepu saat ini tengah 'mencium' adanya BUMD tidak sehat di Kabupaten Bogor. Pihaknya pun akan mengambil langkah khusus untuk menangani hal tersebut, salah satunya membubarkan.
"Yang tidak sehat ini perlu kita pertimbangkan apa dibubarkan daripada membebani daerah atau kita perbaiki tentu dengan manajemen yang diperbaiki," ungkap Asmawa.
Ia menjelaskan, sebelum mengambil opsi untuk membubarkan, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berkomitmen untuk tidak memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap BUMD yang tidak produktif.
Baca Juga:Cinta Segitiga Berujung Tragis, Dewi Dibunuh Kekasihnya Sendiri di Bukit Pelangi Sentul
Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendeteksi beberapa BUMD yang tidak terkelola dengan baik, salah satunya PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE). Perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan ini sudah beberapa tahun terakhir tak mendapatkan PMP dari Pemkab Bogor.
"Tidak ada lagi (PMP), tidak boleh ada penyertaan modal kepada BUMD yang tidak sehat. Itu persyaratan pertama, kemudian kedua pada saat APBD defisit Itu juga tidak boleh, tapi APBD Bogor alhamdulillah sekarang kan cukup," kata Asmawa yang juga merupakan Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
Ia mengaku telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi seluruh BUMD di Kabupaten Bogor dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk melakukan penanganan terhadap BUMD bermasalah.
"Sejak saya di Kabupaten Bogor saya bentuk tim untuk melakukan evaluasi secara total atas semua BUMD seperti PDAM, pasar dan mau yang BTB semua biar kita lihat hasilnya," ujarnya. [Antara].
Baca Juga:Pengembangan Produksi Pertanian di Bogor Disorotan, Kinerja Distanhorbun Dievaluasi
