“Definisi yang digunakan dalam Raperda ini cukup jelas dan komprehensif. Namun, perlu adanya penguatan dan penjelasan yang lebih mendetail terkait "Kekerasan psikis" dan "Kekerasan seksual," terutama dalam konteks media digital yang semakin berkembang. Kami menyarankan untuk menyertakan contoh-contoh spesifik dari bentuk kekerasan ini agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak terkait,” jelas Eka.
Lebih lanjut, Eka menyampaikan bahwa fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan Raperda ini harus diperkuat dengan adanya ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa satuan tugas ini benar-benar bekerja efektif dengan melakukan audit rutin dan pelaporan publik.
“Raperda ini perlu didukung dengan program sosialisasi yang intensif dan pendidikan tentang kekerasan di sekolah. Kampanye kesadaran tentang kekerasan dan hak-hak anak harus dilakukan secara berkala di semua jenjang pendidikan. Selain itu, materi tentang pencegahan kekerasan bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai bagian dari pendidikan karakter,” tutupnya.
Berdasarkan hasil laporan dari Bapemperda DPRD Kota Bogor, Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor dan persetujuan seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang hadir dalam rapat paripurna maka Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengambil keputusan untuk menyetujui dimulainya pembahasan Raperda PPKLP dengan membentuk tim pansus.
Baca Juga:Komisi III DPRD Kota Bogor Sidak Pembangunan Pasar Gembrong Sukasari
