Masalah tersebut menimbulkan dampak turunan ketiga, yakni ancaman terhadap kondisi psikologis anak yang dicoret dalam proses PPDB akibat ditemukan memalsukan data alamat maupun KK.
Keempat, sistem zonasi telah memicu kemunculan praktik "pungli" dan "percaloan" yang pada akhirnya berpotensi membentuk sikap permisif terhadap budaya korupsi.
"Kelima, zonasi PPDB yang telah memicu praktik manipulasi data KK pada akhirnya merusak tertib data Dukcapil dan selanjutnya akan mengganggu validitas sensus kependudukan," ujar Furqan melanjutkan.
Terakhir, menurut Furqan, kuota sistem zonasi PPDB yang besar telah mengurangi kuota untuk anak berprestasi dan kuota afirmasi untuk mengakomodasi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga yang tidak mampu.
Baca Juga:Debat Terakhir Pilbup Bogor, Rudy Susmanto: Kita Butuh Pemimpin Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
"Berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPDB, daya tampung jalur zonasi untuk SD minimal 70 persen dari daya tampung sekolah, sedangkan untuk SMP dan SMA masing-masing minimal 50 persen dari daya tampung sekolah. Untuk afirmasi, paling sedikit kuotanya 15 persen, sementara untuk perpindahan orang tua/wali paling banyak 5 persen," ujar dia menjelaskan.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta, Kamis (21/11) pekan lalu, Wapres Gibran mengungkapkan bahwa ia telah meminta Mendikdasmen untuk menghapuskan sistem zonasi dalam PPDB.
"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran kala itu.
