SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim memohon kepada Menteri Perhubungan (Menhub) agar mempertimbangkan kembali terkait pencabutan subsidi untuk Biskita Transpakuan pada tahun 2025.
Permintaan ini disampaikan menyusul pencabutan subsidi pada program Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan dirasa sangat memukul program pembenahan sistem transportasi di wilayah Kota Bogor.
"Kami meminta BTS Kota Bogor tetap diberikan kesempatan sebelum sepenuhnya dialihkan subsidinya ke APBD," kata Dedie A Rachim, dalam ketetangan yang diterima Suarabogor.id, Kamis (23/1/2025).
Menurut dia, ada beberapa pertimbangan kenapa subsidi Biskita Transpakuan diharapkan dapat dilanjutkan Kemenhub.
Baca Juga:Warga Bogor Dilirik Dunia, Dedie Rachim Buka Peluang Kerja Internasional
Selain, berpengaruh terhadap program pembenahan sistem transportasi di wilayah Kota Bogor.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga sudah berkontribusi atas penyerahan aset Terminal Baranangsiang ke Kemenhub pada 2019 lalu.
"Ini adalah kontribusi anak kepada orangtuanya. Dan Kota Bogor memiliki keistimewaan tersendiri, selain memiliki Istana dan Kebun Raya, sekaligus Kota tempat Presiden Prabowo menerima tamu negara asing," ucap dia.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Bogor memberikan kontribusi pula kepada Pemerintah Pusat," ujar Dedie A Rachim.
Terpisah, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menilai masih dibutuhkannya subsidi Biskita Transpakuan dari APBN ini untuk memastikan rencana penataan transportasi publik, sebagai salah satu komitmen Pemerintah Pusat membangun standar layanan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Baca Juga:Bogor Bersih Jadi Prioritas, Wali Kota Terpilih Dedie Rachim Cari Dukungan Pusat
"Selain dukungan Pemkot Bogor kepada Pusat untuk menata transportasi dan menyiapkan TOD Baranangsiang dan pembebasan lahan bagi stoplet KA Sukaresmi, Pemkot juga telah turut membantu teknis di lapangan dalam penataan jalur proyek strategis nasional rel ganda Bogor-Sukabumi selama 2020-2022," singkat sambil menutup.
