SuaraBogor.id - Kasus pungutan liar (Pungli) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan banyak pihak, pasalnya Bogor merupakan daerah strategis di Provinsi Jabar.
Sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi, pariwisata, dan pertanian.
Di balik berbagai kemajuan yang diraih, permasalahan klasik seperti praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi tantangan serius, termasuk di lingkungan pemerintahan.
Salah satu kasus pungli yang baru-baru ini mencuat dan mendapat sorotan luas dari masyarakat adalah dugaan permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh empat kepala desa (kades) kepada sejumlah perusahaan swasta menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
Baca Juga:Tragis! Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Penemuan Ini Bikin Merinding
Permintaan tersebut dilakukan secara resmi melalui surat yang dikirimkan atas nama kepala desa.
Surat permohonan itu kemudian beredar di berbagai platform media sosial, memicu kekecewaan publik. Meskipun para kades yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf melalui rekaman video, hal itu tidak serta-merta meredam kemarahan masyarakat terhadap perilaku tersebut yang dinilai sebagai bentuk pungli.
Menanggapi kasus ini, Bupati Bogor Rudy Susmanto langsung mengambil tindakan cepat dengan memanggil para kepala desa untuk dimintai keterangan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menggerakkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang melibatkan Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan Inspektorat Kabupaten Bogor.
Selama sekitar satu pekan, Tim Saber Pungli melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap para kepala desa tersebut.
Hasilnya, ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan tidak akan ragu menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Baca Juga:Dengan Sentuhan Kreatif, Yantie Rachim Angkat Derajat Batik Bogor di Mata Dunia
Setelah pemeriksaan rampung, Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, melimpahkan perkara ini kepada Inspektorat Kabupaten Bogor untuk pemberian sanksi administratif, mengingat kepala desa merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah. Saat ini, Inspektorat masih menyusun langkah-langkah terkait sanksi yang akan dijatuhkan.
Pungli Dana Kompensasi Sopir Angkot di Puncak
Tidak hanya kasus kepala desa, kisruh serupa juga terjadi pada program kompensasi untuk sopir angkutan kota (angkot) di kawasan Puncak menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
Sebagai upaya mengurai kemacetan saat libur Lebaran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan program pemberian kompensasi kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Masing-masing sopir menerima bantuan sebesar Rp1 juta sebagai imbalan untuk tidak beroperasi selama periode cuti bersama.
Namun, di Kabupaten Bogor, muncul laporan adanya pemotongan dana kompensasi sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000 per sopir. Dugaan kuat mengarah kepada oknum di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan pengurus Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) Cisarua, dengan total potongan mencapai Rp11,2 juta.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah adanya pemotongan. Menurutnya, uang yang diberikan para sopir kepada KKSU adalah sumbangan sukarela. Namun, setelah desakan publik, dana tersebut dikembalikan kepada para sopir.
Meski pengembalian dana telah dilakukan, Gubernur Dedi Mulyadi tetap mendorong pengusutan tuntas kasus ini, menegaskan bahwa praktik seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tim Saber Pungli Kabupaten Bogor pun terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, termasuk anggota Dishub, pengurus KKSU, dan para sopir angkot.
Tanggung Jawab Bersama Melawan Pungli
Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan ini menggambarkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik pungli. Pemerintah daerah dan provinsi pun menunjukkan respons cepat dalam menangani masalah tersebut, memperlihatkan komitmen mereka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Masyarakat memiliki peran vital dalam memberantas pungli. Kesadaran dan partisipasi publik harus terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti penyuluhan, kampanye anti-pungli, dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka.
Untuk menciptakan Kabupaten Bogor yang bersih dari praktik pungli, dibutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Penanganan kasus seperti ini juga menjadi pelajaran bahwa sekecil apa pun pelanggaran hukum, akan terungkap di era keterbukaan informasi dan media sosial seperti sekarang.
Kasus di Kabupaten Bogor ini menjadi peringatan penting bahwa kejahatan tidak bisa disembunyikan selamanya. Publik kini lebih kritis, dan aparat penegak hukum semakin sigap dalam merespons aduan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, harapan menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas bukanlah hal yang mustahil. [Antara].
