-
Inovasi Pelayanan Publik Bupati Bogor meresmikan dua SKPD di VIVO Mall untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan kehadiran pemerintah di ruang publik yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau.
-
Sinergi Ekonomi dan Investasi Penempatan kantor pemerintah di pusat perbelanjaan bertujuan menjaga keberlangsungan investasi, menghidupkan aktivitas ekonomi kawasan, serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal dan UMKM di Kabupaten Bogor.
-
Optimalisasi Kinerja Aparatur Meski berkantor di mal, Rudy Susmanto menegaskan aparatur harus tetap profesional dan responsif dalam melayani warga, sebagai bagian dari strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa depan.
SuaraBogor.id - Stigma mengurus administrasi pemerintahan yang identik dengan antrean panas dan gedung kaku perlahan mulai dikikis oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Mengawali Jumat pertama di tahun 2026 2 Januari, Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan gebrakan inovatif dengan meresmikan operasional dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lokasi yang tidak biasa, yakni di VIVO Mall, Sukaraja.
Langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan strategi jitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi di Bumi Tegar Beriman.
Keputusan menempatkan kantor dinas di pusat perbelanjaan memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Rudy menyadari bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan dunia usaha tetap hidup.
Baca Juga:Bupati Bogor Lantik Pejabat SKPD Baru di Mall, Awali 2026 dengan Semangat Pelayanan Publik
VIVO Mall, sebagai salah satu investor besar, perlu didukung agar ekosistem ekonominya terus berputar.
“Siapa pun yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan investasinya. VIVO Mall sudah membangun dan berinvestasi, maka pemerintah hadir dan berkolaborasi,” ujar Rudy di sela-sela peresmian.
Dengan adanya kantor dinas, traffic pengunjung mall dipastikan meningkat. Masyarakat yang datang untuk urusan birokrasi berpotensi menjadi konsumen bagi tenant-tenant yang ada, menghidupkan kembali ruang-ruang usaha yang mungkin sempat sepi.
Kebijakan ini selaras dengan tren Work From Mall yang mulai diadopsi pemerintah pusat. Namun, Rudy memberikan disclaimer keras kepada jajarannya. Berkantor di mall bukan alasan untuk santai saat jam kerja.
Justru, transparansi dan kecepatan pelayanan menjadi taruhannya karena berada di ruang publik yang terbuka.
Baca Juga:Flyover Bomang-Tegar Beriman Siap Dibangun 2027, Bogor Utara ke Cibinong Makin Sat-Set
“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Justru di sini pemerintah harus lebih cepat melayani dan lebih responsif,” tegasnya.
Lokasi yang strategis dan berpendingin udara diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman.
“Selain faktor ekonomi, penempatan OPD di mal bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan lokasi yang strategis dan mudah diakses, masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintahan yang jaraknya jauh atau sulit dijangkau,” jelas Rudy.
Dampak positif lainnya menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkab Bogor tidak membiarkan mall hanya diisi oleh brand besar.
Sebanyak 100 kios telah disiapkan dan difasilitasi pemerintah daerah untuk diisi oleh produk-produk lokal kebanggaan Bogor.
“Ketika masyarakat datang untuk mengurus pelayanan, mereka datang ke mal. Ini akan memberi efek berganda bagi dunia usaha dan UMKM lokal,” tutur Rudy.
