-
Bupati Bogor Rudy Susmanto meresmikan operasional Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan pada awal 2026 guna memperkuat kualitas pelayanan publik bagi enam juta lebih penduduk di Kabupaten Bogor.
-
Pembentukan dua SKPD baru ini bertujuan mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan, menuntaskan rencana tata ruang wilayah, serta memastikan pelestarian kekayaan budaya lokal dilakukan secara lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan.
-
Melalui penataan struktur organisasi dan pelantikan pejabat baru, Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan birokrasi yang lebih responsif serta profesional demi menjamin kepastian hukum dan penguatan identitas budaya bagi seluruh masyarakat.
SuaraBogor.id - Mengawali hari kerja pertama di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bogor langsung tancap gas dengan gebrakan reformasi birokrasi yang signifikan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengambil langkah gerak cepat dengan mengoperasikan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.
Langkah strategis ini diresmikan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar secara unik di VIVO Mall, Sukaraja, pada Jumat (2/1/2026).
Perombakan ini bukan tanpa alasan, melainkan respons taktis terhadap kompleksitas mengurus daerah dengan populasi jumbo yang menembus angka lebih dari enam juta jiwa.
Baca Juga:Flyover Bomang-Tegar Beriman Siap Dibangun 2027, Bogor Utara ke Cibinong Makin Sat-Set
Rudy menegaskan bahwa pembentukan dinas baru ini bukan sekadar menambah kursi jabatan, tetapi agar pelayanan lebih fokus dan responsif.
“Pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar, pemerintah harus memperkuat kelembagaan agar pelayanan lebih cepat, tertib, dan profesional,” tegas Rudy di hadapan jajaran Forkopimda yang hadir.
Secara spesifik, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang hadir untuk membereskan sengkarut masalah pertanahan dan mengebut penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini belum merata.
Targetnya jelas yakni pengendalian perizinan yang adil dan kepastian hukum bagi dunia usaha, tanpa mengorbankan lingkungan.
“Saya ingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerbitan perizinan agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan di kemudian hari,” tandasnya.
Baca Juga:Hanya 8 Bulan! Rahasia di Balik Megahnya Masjid Nurul Wathon Bogor yang Tuntas Kilat
Sementara itu, Dinas Kebudayaan kini berdiri sendiri, terpisah dari urusan pariwisata. Tujuannya agar pengelolaan kekayaan sejarah, prasasti, dan tradisi lokal Bogor bisa lebih optimal dan tidak sekadar jadi pelengkap atraksi wisata.
Tidak tanggung-tanggung, penyesuaian struktur organisasi ini mencakup total 12 organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang terdiri dari 8 SKPD dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan dan administrasi yang lebih gesit.
“Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga membuka pengisian jabatan struktural secara terbuka melalui mekanisme open bidding dan assessment, termasuk untuk dua SKPD baru, guna memastikan diisi oleh aparatur yang kompeten dan berintegritas,” pungkas Rudy.
