- Warga Kayumanis, Bogor secara tegas menolak rencana pembangunan fasilitas PSEL dalam sosialisasi pada Jumat, 8 Mei 2026.
- Masyarakat khawatir akan dampak polusi udara, pencemaran air, serta gangguan lalu lintas akibat lokasi proyek yang sangat padat.
- Warga mendesak Pemkot Bogor meninjau ulang lokasi karena trauma proyek mangkrak serta kurangnya transparansi kajian risiko lingkungan.
SuaraBogor.id - Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Kayumanis, Kota Bogor, semakin menguat.
Dalam sosialisasi yang digelar pada Jumat (8/5/2026), warga secara terbuka menyampaikan keberatan mereka, yang didasari oleh trauma masa lalu dan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang nyata.
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjanjikan teknologi modern berstandar internasional, masyarakat RW 06 serta RT 04 dan 05 Kayumanis mengaku belum sepenuhnya percaya bahwa proyek bernilai triliunan rupiah ini aman bagi pemukiman mereka yang padat penduduk.
Keresahan warga bukan tanpa dasar. Wakil Ketua RT 04, Anto, mengungkapkan bahwa masyarakat masih menyimpan trauma atas proyek serupa yang pernah direncanakan di lokasi yang sama namun berakhir mangkrak.
Baca Juga:Debat Panas PSEL Kayumanis Bogor: Warga Khawatir Bau, DLH Janjikan Teknologi Standar Dunia
“Kami tidak ingin wilayah Kayumanis kembali dijadikan tempat percobaan proyek besar yang akhirnya justru meninggalkan masalah dan terbengkalai bagi warga sekitar,” tegas Anto, kepada wartawan.
Faktor kedekatan lokasi proyek dengan kawasan pemukiman menjadi sorotan utama. Warga mengidentifikasi beberapa ancaman serius bagi kualitas hidup mereka:
- Polusi Udara dan Bau: Risiko polusi dari pembakaran sampah berskala besar dikhawatirkan mengancam kesehatan anak-anak.
- Pencemaran Air Sumur: Aktivitas pengolahan sampah harian berpotensi merusak kualitas air tanah yang menjadi sumber air bersih warga.
- Lalu Lintas 24 Jam: Jalur pemukiman di RT 04, RT 05, hingga RW 06 diproyeksikan menjadi akses utama armada truk sampah yang beroperasi nonstop, memicu kemacetan dan kebisingan.
Dalam forum sosialisasi tersebut, warga juga mempertanyakan transparansi pemerintah. Pemkot Bogor dinilai terlalu cepat melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selesai dilakukan.
Masyarakat mendesak agar pemerintah memaparkan hasil kajian risiko lingkungan secara menyeluruh dan memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi pencemaran di masa depan.
“Seharusnya pemerintah memaparkan hasil kajian risiko terlebih dahulu sebelum meminta dukungan. Kami butuh jaminan keselamatan, bukan sekadar janji teknologi,” tambahnya.
Baca Juga:5 Alasan Bupati Bogor Rudy Susmanto Sebut Pameran APFI 2026 Sebagai 'Lorong Sejarah' Bangsa
Persoalan PSEL Kayumanis kini menjadi perhatian serius. Di satu sisi, PSEL digadang-gadang sebagai solusi permanen atas darurat sampah di Kota Bogor. Namun di sisi lain, proyek ini menghadapi tembok besar berupa keresahan masyarakat yang tinggal di baris terdepan lokasi pembangunan.
Hingga saat ini, warga meminta Pemerintah Kota Bogor untuk meninjau ulang lokasi pembangunan PSEL agar tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat Kayumanis demi ambisi pembangunan.
