- Kompol Yohannes Redhoi Sigiro menggagas sistem Lampu Personel di Polres Bogor pada Kamis, 19 November 2026.
- Sistem tersebut mengintegrasikan data pengawasan untuk memantau perilaku anggota kepolisian dengan kategori hijau, kuning, dan merah.
- Hasil gagasan ini bertujuan mendeteksi potensi pelanggaran secara dini guna menekan angka pelanggaran kode etik Polri.
SuaraBogor.id - Bagaimana jika perilaku setiap anggota polisi dipantau layaknya lampu lalu lintas? Anggota dengan catatan perilaku baik berstatus hijau, yang mulai menunjukkan tanda-tanda bermasalah masuk kategori kuning, sementara personel berisiko tinggi mendapat tanda merah.
Gagasan tersebut ditawarkan Kompol Yohannes Redhoi Sigiro, perwira siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67, melalui sistem bernama Lampu Personel.
Sistem ini kata dia dirancang sebagai peringatan dini untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik secara berulang.
Yohannes sapaan akrabnya menyoroti persoalan pelanggaran berulang yang kerap melibatkan personel yang sama.
Baca Juga:Pengendara di Bogor Wajib Waspada! 7 Kamera ETLE Siap Rekam Pelanggaran Selama Operasi Zebra Lodaya
Menurutnya, sejumlah pelanggaran sebenarnya dapat diantisipasi karena tanda-tanda awal sudah muncul jauh sebelum insiden terjadi.
"Mulai dari aduan masyarakat, ketidakhadiran anggota, hingga hasil tes urine yang bermasalah," katanya kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Namun, berbagai informasi tersebut kerap tersimpan dalam sistem pengawasan yang berbeda. Akibatnya, pimpinan tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi risiko setiap personel.
Polres Bogor yang menjadi lokasi kajiannya sebenarnya telah memiliki beragam instrumen pengawasan.
Di antaranya kata dia dari pengawasan melekat, pengamanan internal, konseling psikologi, tes urine, hingga layanan pengaduan Dumas Presisi.
Baca Juga:Anggaran Polri Jangan Sekadar Habis Terserap, Yohannes: Harus Terbukti Manfaatnya bagi Masyarakat
"Persoalannya, berbagai instrumen tersebut belum terintegrasi. Data sudah tersedia, tetapi belum dimanfaatkan secara bersama untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini," ujarnya.
Melalui Lampu Personel, setiap anggota akan memiliki status hijau, kuning, atau merah berdasarkan gabungan sejumlah indikator perilaku.
Personel berstatus hijau dinilai tidak menunjukkan indikator risiko yang memerlukan intervensi khusus. Sementara anggota berstatus kuning akan mendapatkan pembinaan dari atasan langsung dan konseling.
"Adapun personel berstatus merah akan memperoleh pendampingan lebih intensif dengan melibatkan Propam," jelasnya.
Evaluasinya sendiri kata dia dilakukan setiap bulan melalui tim yang dipimpin Wakapolres. Tim tersebut bertugas membaca data seluruh personel, mengidentifikasi potensi masalah, sekaligus memantau perkembangan hasil pembinaan.
"Konsep ini mengacu pada Early Intervention System yang dikembangkan Walker (2003) dalam lingkungan kepolisian Amerika Serikat," jelas dia.
"Sejumlah penelitian juga menjadi landasan gagasan tersebut. Chalfin dan Kaplan (2021) menunjukkan bahwa sebagian kecil petugas dapat menyumbang porsi besar aduan masyarakat. Sementara Gullion dan rekan (2021) memetakan faktor pemicu pelanggaran berulang," sambungnya.
Yohannes menegaskan, Lampu Personel bukan instrumen untuk memberikan hukuman kepada anggota. Sistem ini justru menjadi alat bantu pimpinan agar dapat mengambil langkah pembinaan sebelum pelanggaran terjadi.
Penerapannya juga dinilai tidak membutuhkan regulasi baru. Program tersebut dapat dijalankan melalui prosedur tetap di tingkat Polres dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Lebih jauh, sistem ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi persoalan individu, tetapi juga menjadi bahan evaluasi organisasi.
Jika pelanggaran terus terjadi pada fungsi atau unit tertentu, pimpinan perlu melihat kemungkinan adanya persoalan dalam prosedur dan sistem kerja, bukan semata-mata menyalahkan personel.
Dengan pendekatan pencegahan tersebut, Lampu Personel diharapkan dapat menekan pengulangan pelanggaran kode etik sekaligus memperbaiki kualitas pengawasan internal.
"Pada akhirnya, upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dilakukan dengan menindak anggota yang melanggar. Deteksi dini dan pencegahan sebelum pelanggaran terjadi juga menjadi bagian penting dari pembenahan institusi," tukasnya.