SuaraBogor.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk kembali menghitung biaya Pemilu 2024 secara serentak tersebut.
Isu wacana tiga periode Presiden Jokowi pun terbantahkan. Saat ini pemerintah siap menggelontorkan anggaran Pemilu 2024 hingga Rp110,4 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Minggu, 10 April 2022.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya diperkirakan anggaran sebesar Rp110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor seperti dikutip Suara.com dari Antara.
Jumlah tersebut kata Jokowi, terdiri atas anggaran kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp33,8 triliun.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” katanya.
Untuk diketahui pada Pemilu 2024 akan dipilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota digelar 27 November 2024.
Dalam rapat terbatas tersebut, juga dibahas mengenai persiapan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dengan rincian tujuh gubernur, 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi sehingga totalnya ada 101 daerah.
“Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah, tidak gampang agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Baca Juga: Tak Atasnamakan BEM SI, Mahasiswa Batam Gelar Aksi Tolak Jokowi 3 Periode
Presiden Jokowi mengakui menjelang pesta demokrasi pada 2024, kontestasi politik memang menghangat.
“Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat sehingga saya meminta dilakukan edukasi, dilakukan pendidik politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan,” pesannya.
Jokowi juga meminta agar tidak ada isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA yang mencuat. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Tak Atasnamakan BEM SI, Mahasiswa Batam Gelar Aksi Tolak Jokowi 3 Periode
-
Hari Ini, Mahasiswa di Jombang akan Berunjuk Rasa Menyerukan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Terjunkan 402 Personel Amankan Aksi 11 April, Kapolresta Tangerang: Tak Ada yang Bawa Senpi
-
BEM Malang Raya akan Kepung DPRD dan Balai Kota Malang 12 April, Demo Tolak Penundaan Pemilu
-
Mahasiswa Bogor Desak Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Para Menteri
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Guru di Bogor Ungkap Manfaat Papan Digital Interaktif: Murid Lebih Semangat dan Tidak Bolos Sekolah
-
Tarik Tunai GoPay di ATM BRI dan CRM, Solusi Praktis Tanpa Kartu
-
5 Fakta Mengejutkan Skandal Dugaan Pelecehan Seksual di Grup Chat Mahasiswa IPB
-
IPB University Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Seksual: Sanksi Berat Menanti Pelaku
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Kawal Kasus Pungli Kemenag: Harus Transparan