Soal Samisade, Rudy Susmanto: Jadi Pemimpin Harus Siap Dipuji dan Dibusukkan

SuaraBogor.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, konsekuensi menjadi pemimpin harus siap dipuji dan dibusukan.

Pernyataan itu ia sampaikan merespon anggapan beberapa pihak yang menganggap dirinya menjegal program satu miliar satu desa (samisade) yang merupakan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Bogor.

"Kami DPRD Kabupaten Bogor tentunya dari awal sejalan dengan visi misi kepala daerah, termasuk menyukseskan rencana program jangka menengah daerah hingga tahun 2023. Salah satu program unggulan, program prioritas adalah bantuan keuangan desa atau yang lebih populer dangan sebutan samisade," ujar Rudy, Rabu (7/9).

Dukungan terhadap program samisade sendiri, diwujudkan dengan persetujuan anggaran. Menurut Rudy, tiap tahun program samisade selalu dianggarkan.

Baca Juga: MUI Buka Suara Soal Video Viral Sejumlah Warga Berkerudung di Pamijahan Bogor, Sembah Jenazah Orang Tionghoa

Khususnya di tahun anggaran 2022, DPRD Kabupaten Bogor menganggarkan penuh samisade untuk seluruh desa se Kabupaten Bogor yang mengajukan.

"Walaupun saat itu kita sahkan di akhir bulan Desember 2021, dimana hingga awal 2022 masih ada desa yang belum selesai melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan samisade kami tetap menganggarkan," ungkapnya.

Bahkan untuk mengantisipasi masalah hukum terkait pelaksanaan program samisade, DPRD Kabupaten Bogor merekomendasikan ke pemerintah daerah di Desember 2021, agar melakukan revisi atau menyempurnakan Peraturan Bupati terkait bantuan keuangan samisade.
Tujuannya agar kepala desa selaku pengguna anggaran samisade terpayungi hukum yang baik dan benar serta aman dan nyaman untuk semuanya.

"Sehingga jika beberapa hari ini muncul narasi yang menyatakan bahwa ketua DPRD menolak samisade sangat tidak berdasar. Hari ini saya rasa masyarakat cukup bijak, cukup cerdas, menyikapi pemberitaan, jangan termakan berita yang sifatnya hoaks," tegasnya.

Kalau DPRD Kabupaten Bogor tidak mendukung program samisade, kata Rudy, tentunya DPRD Kabupaten Bogor tidak akan menganggarkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.

Baca Juga: Dalih Pimpinan DPR Tidak Temui Massa Demo Tolak BBM Naik Kemarin, Cak Imin: Waktunya Barengan Paripurna

"Yang menganggarkan samisade di kabupaten bogor untuk 416 desa adalah DPRD Kabupaten Bogor yang menandatangani, yang menyetujui Rudy Susmanto," katanya.

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, DPRD sangat mendukung program pembangunan infrastruktur desa.

Dia bahkan mempersilahkan pihak yang menganggap DPRD tidak mendukung program samisade, untuk melihat di APBD 2022.

"Apakah anggarannya dikurangi atau tidak ada. Saya pastikan ada. Karena bantuan tersebut adalah salah satu program bagaimana caranya proses percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten bogor bisa cepat terealisasi. Untuk pembangunan di wilayah kita akhirnya menggunakan sistem bottom up dari bawah ke atas. Jadi yang dibutuhkan masyarakat melalui masing-masing desa diakomodir dalam anggaran samisade," paparnya.

Bahkan, kata Rudy, DPRD saat ini sedang membahas KUA-PPAS 2023, dimana anggaran masih defisit, samisade tetap dianggarkan.

Terkait realisasi program samisade tahun anggaran 2022, Rudy mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi revisi perbup sudah mendapat persetujuan Kemendagri. Untuk itu, dia berharap program tersebut segera dilaksanakan, prosesnya cukup cepat, tidak perlu berlarut-larut.

"Jika hari ini perbupnya sudah keluar, artinya payung hukum penggunaan anggarannya sudah ada. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, segera distribusikan, cairkan, harus berpacu dengan waktu. Mudah-mudahan dan saya yakin sampai tanggal 31 Desember 2022 anggaran samisade bisa terserap maksimal sehingga desa bisa memaksimalkan anggaran yang kami sudah siapkan di 2023," papar Rudy.

Rudy juga mengingatkan, agar pemerintah desa sebelum menggunakan program samisade memahami dulu payung hukumnya.

DPRD kata Rudy, sempat mengumpulkan kepala desa dan banyak yang belum memahami semangat program tersebut.

"Berpikirnya samisade hanya digunakan untuk satu titik pengerjaan atau hanya untuk jalan. Kalau kita baca justru perbupnya lebih fleksibel, bisa beberapa kegiatan. Dan pada saat jalan desa sudah terbangun semuanya, anggaran samisade bisa digunakan membangun infrastruktur lain selain jalan, misal untuk menunjang infrastruktur kesehatan, pendidikan dan lainnya. Artinya Banyak peluang membangun desa," katanya

Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor tidak mengharuskan penggunaan anggaran bantuan samisade menggunakan pihak-pihak tertentu. "Jadi sepenuhnya diserahkan untuk pembangunan desa," tandasnya