SuaraBogor.id - Empat direktur utama di empat RSUD hasil seleksi terbuka sudah diumumkan sejak 31 Agustus 2022 lalu, namun hingga saat ini belum juga dilantik oleh Pemkab Bogor.
Hal itu tentunya menjadi pertanyaan bagi DPRD Kabupaten Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim mempertanyakan, kenapa Pemkab Bogor belum juga melakukan pelantikan empat direktur RSUD yang sudah diumumkan.
Dia menilai, bahwa lambannya prosesi pelantikan bukan hanya menghambat layanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan adanya tarik menarik kepentingan pihak tertentu dalam proses pengisian jabatan tersebut.
"Kami minta agar direktur RSUD segera dilantik, karena tidak ada alasan untuk menunda-nunda, prosesnya juga sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rekomendasi Kemendagri sudah tidak ada masalah, proses open bidding juga sudah sesuai ketentuan," ujar Muad, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Nama Ganjar Pranowo Terseret Korupsi KTP-el, Mantan Penyidik KPK Bantah Keterlibatannya
Muad menambahkan, hasil seleksi terbuka yang dilansir dari 31 Agustus, telah memilih nama peserta yang lulus semua tahapan. Dari masing-masing RSUD tersebut ada tiga nama yang telah lulus seleksi terbuka, seperti RSUD Cibinong ada nama dr Fusia Mediawaty, dr Yukie Meistisia A Satoto dan dr Agus Fauzi. Lalu untuk RSUD Ciawi yakni dr Fusia Mediawaty, dr Yukie Meistisia A Satoto dan dr Kusnadi.
Adapun untuk RSUD Leuwiliang yakni dr Vitrie Winastri, dr Agus Fauzi dan dr Dwi Susanty. Sedangkan untuk RSUD Cileungsi yakni dr Vitrie Winastri, dr Kusnadi dan dr Dwi Susanty.
Sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, tiga besar yang telah lulus seleksi terbuka maka nantinya dipilih oleh Bupati atau Plt Bupati.
"Nah ini sudah ada nama-namanya, prosesnya sudah selesai tapi kok belum juga dilantik, ada apa sebenarnya?," kata dia.
Muad menambahkan, direktur di empat RSUD tersebut di-Plt-kan karena atuÂran dan masa berlaku direktur definitif sudah habis pada 2 Juli 2022 yang lalu.
Itupun, direktur RSUD sebelumnya sudah menjabat plt dua kali perpanjangan dan batas maksimal hanya dua kali plt serta tak bisa diperÂpanjang lagi.
"Jangan sampai terkesan ada titip menitip, lalu karena nama yang lulus tidak sesuai kemudian dihambat. Itu sangat tidak fair dan menunjukan birokrasi yang tidak sehat," tegas Muad.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Nama Ganjar Pranowo Terseret Korupsi KTP-el, Mantan Penyidik KPK Bantah Keterlibatannya
-
Sidang Kasus Dugaan Korupsi IMB di Jogja, Haryadi Suyuti Tak Akui Terima Suap Rp150 Juta hingga Anak Buah Ditraktir LC
-
Tiga Anak di Cianjur Terindikasi Gangguan Ginjal Akut Misterius
-
Novel Baswedan Tegaskan Ganjar Pranowo Tidak Terlibat Korupsi KTP Elektronik
-
Kejari Lhokseumawe Tahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pasar Rakyat
Tag
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen, Lindungi Kulit Bikin Awet Muda
- 3 Klub Belanda yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Marselino Ferdinan
- Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier Dianggap Tak Sah, Ustaz Derry Sulaiman Bingung Sendiri
- Loyalitas Tinggi, 3 Pemain Ini Diprediksi Tetap Perkuat PSIS Semarang di Liga 2 Musim Depan
- Pernyataan Resmi PSIS Semarang Usai Jadi Tim Pertama yang Degradasi ke Liga 2
Pilihan
-
5 Rekomendasi Mobil Murah Rp20 Jutaan, Vibes Jadul Performa Tetap Unggul
-
Profil Lengkap Anggoro Eko Cahyo yang Resmi Jadi Direktur Utama BSI
-
Dugaan Korupsi Alat Kesehatan, Kejari Geledah Kantor Dinkes Karanganyar
-
9 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Minimal 6000 mAh, Kuat Berhari-bari Tanpa Powerbank
-
3 HP Murah dengan Desain Mirip iPhone Boba Tiga, Mulai Rp 1 Jutaan Lansung Mengecoh
Terkini
-
AJB Bodong? Belasan Warga Perum Cluster Grand Alifia Bogor Mengadu ke Polisi Soal Rumah Impian
-
Ini Dia 3 Link DANA Kaget Terbaru yang Siap Kamu Klaim
-
Sengketa Jual Beli Tanah di Rancabungur Bogor Memanas
-
Siap-siap Macet! Lalin di Parungpanjang Bakal Direkayasa Total Saat Perbaikan Jalan
-
Bakal Diganti! Ini Bocoran 4 Nama Baru RSUD di Kabupaten Bogor