“Kami berdua membawa visi berikutnya, Indonesia harus satu kemakmuran dan keadilan. Salah satu tanda ketidakadilan itu adalah ketimpangan. Ketimpangan itu mengeringkan hutan. Hutan tidak bisa terbakar jika basah,” katanya.
Ketimpangan di Indonesia, kata Anies, bisa dilihat dari fakta indeks SDM. Jawa dan Sumatera warnanya putih.
Sisanya Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, warna kuning. IPM di Jawa dan Sumatera tahun 2013 itu 69. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan lain-lain tahun 2023 indeksnya 69. Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya, 10 tahun.
“Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yg kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri. Pembangunan tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Maka kami akan meluruskan pembangunan ini,” bebernya.
Baca Juga: Digelar di Komplek Az-Zikra Bogor, Kenapa Ijtima Ulama Cuma Undang AMIN?
Anies menyebut pemerataan pembangunan harus jadi perhatian.
“Membesarkan kue itu baik, tapi membaginya itu lebih baik lagi. Terkadang kita berfikir untuk membuat kue yabg besar, itu betul, tapi kalau yang menikmati hanya sebagian (itu) salah besar. Apalagi kuenya besar tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue (tapi) lupa membagi. Ketika lupa membagi siapa yang lebih tertinggal? Adalah yang di tengah dan di bawah,” papar dia.
Menurut Anies, pendekatan strategi pembangunan harus digeser dari selama ini sektoral menjadi teritorial.
“Jangan disamakan untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa, untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara, beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah, ke depan kita akan membedakan berbasis teritori,” papar dia.
Tegakkan Keadian Hukum
Baca Juga: Gibran Siap Hadapi Mahfud MD dan Cak Imin Saat Debat Nanti
Anies dan Cak Imin juga menyoroti persoalan hukum di negeri ini. Ditegaskannya bahwa penting untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan dan penegakan hukum dan tidak ada kriminalisasi kepada siapapun.
Berita Terkait
-
Pemerintah Target Turunkan Kemiskinan hingga Setengahnya, Data Penerima Bansos Dievaluasi
-
Cak Imin Sebut DTSEN jadi Harapan Baru Penyaluran Bansos: Akan Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
-
Sesumbar Dapat Gelar Doktor Betulan, Intip Judul Disertasi Anies Baswedan
-
Usai Ngaku Ujian Doktor Tanpa Joki, Disertasi Anies Dibandingkan dengan Bahlil Lahadalia
-
Reaksi Anies Usai Hasto Sebut Jokowi Lakukan Upaya Kriminalisasi: Kaget, Nggak Pernah Terbayang
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Konsisten Jaga Kinerja dan Dukung UMKM, BRI Sabet 5 Penghargaan di Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
-
Alasan Dedi Mulyadi Menangis Lihat Hutan Puncak Gundul Menyentuh Hati
-
Momen di Tengah Pertemuan Pejabat, Hyang Sukma Ayu Asyik Meracik Kopi Asli Bogor
-
Mudik Gratis Polres Bogor Rute Pantura dan Pansela, Pendaftaran Mulai 13 Maret: Ini Persyaratannya
-
BRI Festival 2025 Hadir, Ribuan Pengunjung Siap Nikmati Buka Bareng dengan Kuliner dan Hiburan Seru