Scroll untuk membaca artikel
Hairul Alwan
Sabtu, 18 November 2023 | 19:59 WIB
Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta]

“Kami berdua membawa visi berikutnya, Indonesia harus satu kemakmuran dan keadilan. Salah satu tanda ketidakadilan itu adalah ketimpangan. Ketimpangan itu mengeringkan hutan. Hutan tidak bisa terbakar jika basah,” katanya.

Ketimpangan di Indonesia, kata Anies, bisa dilihat dari fakta indeks SDM. Jawa dan Sumatera warnanya putih.

Sisanya Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, warna kuning. IPM di Jawa dan Sumatera tahun 2013 itu 69. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan lain-lain tahun 2023 indeksnya 69. Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya, 10 tahun.

“Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan adalah membuat manusia yang berakhlakul karimah, membangun manusia yg kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri. Pembangunan tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Maka kami akan meluruskan pembangunan ini,” bebernya.

Baca Juga: Digelar di Komplek Az-Zikra Bogor, Kenapa Ijtima Ulama Cuma Undang AMIN?

Anies menyebut pemerataan pembangunan harus jadi perhatian.

“Membesarkan kue itu baik, tapi membaginya itu lebih baik lagi. Terkadang kita berfikir untuk membuat kue yabg besar, itu betul, tapi kalau yang menikmati hanya sebagian (itu) salah besar. Apalagi kuenya besar tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue (tapi) lupa membagi. Ketika lupa membagi siapa yang lebih tertinggal? Adalah yang di tengah dan di bawah,” papar dia.

Menurut Anies, pendekatan strategi pembangunan harus digeser dari selama ini sektoral menjadi teritorial.

“Jangan disamakan untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa, untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara, beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah, ke depan kita akan membedakan berbasis teritori,” papar dia.

Tegakkan Keadian Hukum

Baca Juga: Gibran Siap Hadapi Mahfud MD dan Cak Imin Saat Debat Nanti

Anies dan Cak Imin juga menyoroti persoalan hukum di negeri ini. Ditegaskannya bahwa penting untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan dan penegakan hukum dan tidak ada kriminalisasi kepada siapapun.

Load More