Kawin Kontrak di Puncak Jadi Perhatian Bupati Bogor dan Komisi VIII DPR RI

Iwan Setiawan yang juga warga Cisarua ini menegaskan, pihaknya sangat tidak setuju jika ada yang mengatakan kawin kontrak dilakukan oleh warga setempat atau disaksikan warga setempat.

“Yang ada prostitusi yang dibungkus seolah kawin kontrak. Kejadiannya antara tiga hari sampai satu minggu di vila. Setelah itu kabur. Jadi sebetulnya orang Arabnya ketipu,” ujarnya.

Bupati Bogor menyebut fenomena prostitusi di kawasan Puncak dilakukan oleh sindikat. Berdasarkan informasi kata Iwan, terkadang wanita yang diduga PSK sengaja dibawa menggunakan kendaraan dan disuplai ke vila-vila. Satu kendaraan bisa tiga sampai lima perempuan.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Syukri Ahmad Fanani, menyatakan selain selama ini telah menerjunkan para penyuluh dan bekerjasama dengan berbagai lembaga, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dengan stakeholder guna mengatasi fenomena kawin kontrak.

Selain dihadiri seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, turut hadir dalam acara ini Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI Zainal Mustamin. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Kemenag RI Provinsi Jabar Ajam Mustajam, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor Syukri Ahmad Fanani, 40 Kepala KUA se-Kabupaten Bogor, beserta para penyuluh agama.