Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Kamis, 30 November 2023 | 22:15 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. (Ayobogor)

SuaraBogor.id - DPRD Kota Bogor sudah siapkan tiga nama calon pengganti Wali Kota Bogor Bima Arya yang akan habis masa jabatannya pada bulan Desember 2023.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, pimpinan dewan telah mengadakan rapat bersama fraksi-fraksi membahas usulan calon penjabat wali kota.

Menurutnya, tiga nama calon tersebut pejabat eselon II, pihaknya menyampaikan belum bisa menyebut siapa saja yang nanti akan diusulkan.

"Kami sudah rapatkan, masing-masing fraksi punya jatah mengusulkan tiga nama, tetapi ada nama-nama yang sama sehingga jumlahnya kurang dari 10 nama. Sudah mengerucut tiga nama, sepertinya aklamasi, karena di rapat kami punya pandangan yang sama, tunggu saja pengumumannya," kata Atang.

Baca Juga: Bogor Dikepung Banjir Dimana-mana, Bima Arya Salahkan Bangunan Baru dan Drainase

Atang menjelaskan Kementerian Dalam Negeri i telah mengirimkan surat kepada DPRD Kota Bogor untuk mempersiapkan usulan tiga nama calon penjabat wali kota satu bulan sebelum pejabat definitif berakhir masa jabatannya pada Desember 2023.

Usulan nama-nama penjabat kepala daerah itu sudah harus dikirimkan ke Kemendagri pada tanggal 6 Desember 2023. Oleh karena itu, DPRD Kota Bogor berencana mengadakan rapat sekaligus mengumumkan tiga nama yang diajukan sebagai penjabat wali kota.

Menurut Atang, anggota DPRD bersepakat menghendaki penjabat wali kota yang mempunyai kedekatan dengan Kota Bogor, baik mengenal kota hujan ini maupun warga asli Bogor.

Selain itu, DPRD menginginkan sosok yang menjadi penjabat wali kota merupakan orang yang netral dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kami ingin memastikan penjabat wali kota netral pada pemilu, tidak memihak kepada partai tertentu maupun sosok tertentu," katanya.

Baca Juga: Heboh Kabar Kota Bogor Masuk Tingkat Pengangguran Tertinggi, Bima Arya: Itu Data Lama

Namun demikian, Atang menghormati langkah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan kepala daerah.

Load More