SuaraBogor.id - Masyarakat di sejumlah daerah saat ini tengah menyoroti soal harga beras yang semakin meningkat. Apalagi kenaikan itu menjelang bulan suci Ramadan.
Penyebab harga beras naik langsung dibongkar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo.
Menurutnya, program bantuan sosial (bansos) tidak menyebabkan kenaikan harga beras dan berkurangnya stok di pasar tradisional maupun ritel modern.
"Jangan dibilang menghabiskan beras nasional, enggak. Itu (ada) posnya sendiri-sendiri," ujar Arief, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Harga Semakin Terbang Tinggi, Bulog Dramaga Siagakan 8 Ribu Ton Beras
Arief menyampaikan beras bantuan pemerintah ataupun beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) diambil dari gudang Perum Bulog, yang mendapat amanat untuk menyalurkan bansos.
"Itu langsung dari Gudang Bulog, tidak menyerap dari yang ada di panen lokal," katanya.
Kelangkaan dan tingginya harga beras di pasar disebabkan oleh hasil panen dalam negeri yang berada di bawah 1 juta ton.
Sementara kebutuhan beras di Indonesia bisa mencapai 2,5 juta ton hingga 2,6 juta ton.
Menurut Arief, rendahnya jumlah produksi dalam negeri tersebut yang menyebabkan harga beras menjadi tinggi dan sulit didapat.
Baca Juga: Harga Beras Tinggi Jelang Ramadan, Dedie A. Rachim dan Bulog Turun Tangan Cari Solusi
"Karena dari panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton, kebutuhan sebulan 2,5 juta ton - 2,6 juta ton. Jadi ini mesti clear," ucap Arief.
Sementara itu, pemerintah akan mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Arief menyebutkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga.
Stok beras di Gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton. Sementara, data terakhir berada di angka 800 ribu ton beras.
Pemerintah pun melakukan tambahan impor beras sebesar 1,6 juta ton bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko kekurangan beras.
Arief menyampaikan pemerintah harus memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) guna mencegah terjadinya kelangkaan, baik yang disebabkan oleh ancaman cuaca maupun produksi dalam negeri yang terganggu oleh hama.
Berita Terkait
-
Bolehkah Membayar Hutang Puasa Orang Tua yang Sudah Meninggal? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Singapura Berikan Bansos Tunai Rp 76 Juta untuk Warga yang Kena PHK
-
Periode Satgas Ramadan Idulfitri 2025 Ditutup, Pengguna MyPertamina Meningkat
-
Cara Daftar dan Cek Sembako KJP, Dapatkan Harga Kebutuhan Pangan Harga Murah!
-
Pasokan Energi Aman dan Layanan Prima, Pertamina Sukses Laksanakan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Innalillahi Selamat Tinggal Selamanya Djadjang Nurdjaman Sampaikan Kabar Duka dari Persib
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- 8 HP Samsung Siap Kantongi One UI 7 Berbasis Android 15, Langsung Update Bulan Ini!
Pilihan
-
Tim Piala Dunia U-17 2025: Usia Pemain Zambia Diragukan Warganet: Ini Mah U-37
-
Meski Berada di Balik Jeruji, Agus Difabel Nikahi Gadis Dengan Prosesi Perkawinan Keris
-
7 Rekomendasi HP Murah RAM 12 GB terbaik April 2025, Performa Handal
-
Massa Dikabarkan Geruduk Rumah Jokowi Soal Ijazah Palsu, Hercules: Itu Asli, Jangan Cari Masalah!
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
Terkini
-
Dedi Mulyadi: 25 Persen Lulusan SMP Jabar Bisa Sekolah Gratis di SMA Swasta!
-
Sejarah Terukir! Mahkota Raja Pajajaran Kembali 'Pulang' ke Bogor Setelah Ratusan Tahun
-
Dedi Mulyadi Turun Tangan, Desain Museum Pajajaran Bogor Bakal Dirombak
-
Dedi Mulyadi Larang Pungutan Sumbangan di Jalan, Berlaku 14 April 2025!
-
Didukung Dedi Mulyadi, Museum Pakuan Pajajaran 'Bumi Ageung Batutulis' Segera Hadir