Sempat Berdialog dengan Pedagang Karena Tolak Penertiban, Pj Bupati Bogor Lakukan Langkah Ini

SuaraBogor.id - Penolakan dari pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat soal penataan nampaknya tidak membuat Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mundur.

Padahal, Asmawa sendiri sempat berdialog dengan sejumlah perwakilan PKL Puncak Bogor kaitan penataan agar Rest Area Gunung Mas bisa diisi oleh pedagang.

Namun, Pj Bupati Bogor tetap tegas memberikan perintah kepada petugas gabungan untuk melakukan penertiban di kawasan wisata Puncak.

"Yang namanya penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor," kata Asmawa.

Baca Juga: Tolak Dipindah ke Rest Area Gunung Mas, PKL Puncak Tutup Jalan dan Demo Petugas

"Terutama di sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tapi tidak dimanfaatkan selama ini," sambungnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengambil sejumlah langkah agar Rest Area Gunung Mas ramai dikunjungi wisatawan sehingga para pedang mau menempatinya. Salah satu upayanya menggratiskan biaya parkir.

Ia menilai sistem parkir berbayar yang diterapkan sejak Rest Area Gunung Mas beroperasi pada medio 2023 sebagai salah satu penyebab hingga kini sepi pengunjung, sehingga para pedagang pun enggan melanjutkan berjualan di area itu.

Asmawa telah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata sebagai pengelola Rest Area Gunung Mas untuk menggratiskan biaya parkir pengunjung dan menggratiskan retribusi bagi pedagang.

Di samping itu, ia juga mengusulkan akses Wisata Agro Gunung Mas terintegrasi dengan rest area, sehingga wisatawan yang masuk ke tempat wisata secara otomatis melewati para pedagang di tempat istirahat itu.

Baca Juga: PKL Puncak Nekat Bertahan, Satpol PP Siap Bongkar Paksa

Dengan demikian, kata dia, tak ada lagi alasan bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Puncak enggan direlokasi ke Rest Area Gunung Mas.