Ma'ruf Amin Bicara Pembangunan Jalur Puncak II, Ada Apa?

SuaraBogor.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pembicaraan khusus dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait pembahasan soal pembangunan jalur Puncak II.

Tidak hanya itu saja, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menemui Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres, juga turut membahas penataan kawasan wisata Puncak Bogor.

"Hari ini kami diterima langsung oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Prof KH Ma'ruf amin dalam rangka kami melaporkan terkait perkembangan pembangunan infrastruktur," ungkap Asmawa, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, Wapres mengapresiasi pembangunan jalur Puncak II yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Inpres Jalan Daerah atau IJD, bersama Pemkab Bogor dan TNI Angkatan Darat melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Baca Juga: Obesitas Ancam Warga Bogor, Dinkes: Bisa Bawa Penyakit Mematikan

Asmawa menargetkan pembukaan jalan di wilayah timur Kabupaten Bogor itu dapat selesai tahun ini.

"Penyelesaian diperkirakan di akhir tahun, syukur-syukur bisa dipercepat di September, termasuk ada sekitar 2,4 kilometer yang baru pada perintisan, mudah-mudahan di APBD Perubahan ini bisa kita tuntaskan dengan pengerasan," kata Asmawa.

Ia juga melaporkan perkembangan penataan kawasan wisata Puncak yang dilakukan Pemkab Bogor bersama sejumlah institusi lain sejak dua pekan terakhir setelah pemindahan pedagang kaki lima atau PKL ke Rest Area Gunung Mas.

"Termasuk dengan kebutuhan serta rencana pengembangan ke depan," ujarnya.

Asmawa juga akan menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang saat ini sedang dalam proses administrasi berupa teguran tertulis kepada para PKL.

Karena, kata dia, masih ada sebanyak 194 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.

Baca Juga: Tertib Lalu Lintas! Operasi Patuh Lodaya 2024 Sasar 7 Pelanggaran Utama

Asmawa memimpin langsung penertiban PKL tahap pertama di Kawasan Puncak pada Senin (24/6), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang.

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemerintah Kabupaten Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering. [Antara].