Saat Bawaslu dan Pengamat Politik Diskusi Bareng Jurnalis Bahas Pilkada Bogor

SuaraBogor.id - Pengamat Politik dari Universitas Djuanda Gotfridus Goris Seran secara blak-blakan membahas peta politik di kota dan Kabupaten Bogor, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

Hal itu diungkapkan Seran sapaan akrabnya saat hadir menjadi narasumber pada acara Rapat kerja kelompok wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/8/2024).

Seran mengatakan, untuk kondisi politik di kota dan Kabupaten Bogor diprediksi akan seiring bersamaan dengan kondisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di tingkat pusat, seperti di Pilkada Jakarta.

Tentu kata pengamat dari Universitas Djuanda tersebut, di kota dan Kabupaten Bogor diprediksi kondisi politik akan terlihat sama, lantaran adanya pengaruh besar dari Prabowo Subianto yang saat ini tinggal di kabupaten Bogor.

Baca Juga: Pilkada Bogor Panas! Tak Mau Kalah dengan Calon Lain, Rieke Iskandar Tancap Gas

"Kita bisa lihat di Kota Bogor sudah ada pasangan Dedie-Jaenal, mereka sudah mendapatkan tiket. Tapi di Kabupaten Bogor ini kita lihat sosok Rudy Susmanto yang sudah mendapatkan tiket dibandingkan dengan calon lain," ujarnya, saat diskusi berlangsung.

Menurut pandangannya saat ini, untuk pemilihan Bupati Bogor terlihat sudah ada beberapa calon yang dijagokan, seperti Rudy Susmanto, Jaro Ade dan Elly Yasin.

"Yang saat ini paling kuat Rudy Susmanto, karena mendapatkan dukungan dari banyak partai, kemudian ada Jaro Ade dan juga Elly Yasin," ucapnya.

Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin mengatakan, bahwa saat ini banyak alat peraga kampanye calon bupati Bogor yang berseliweran di sepanjang jalan itu masih diperbolehkan.

Namun ada catatan khusus soal alat peraga kampanye jelang Pilkada Bogor yang masuk kategori melanggar, yakni mulai dari unsur ajakan, ada citra diri hingga penyampaian visi dan misi.

Baca Juga: Tujuh Partai Ini Dukung Calon Bupati Bogor Pilihan Prabowo

"Kalau sudah masuk kepada tahapan kampanye, kemudian ada pelanggaran itu, baru menjadi wewenang kami (Bawaslu," ucapnya.