DPR Minta Pemerintah Permudah Akses Masyarakat Terhadap Elpiji 3 Kg

SuaraBogor.id - Anggota DPR RI Komisi VI Asep Wahyuwijaya meminta kepada pemerintah pusat untuk mempermudah akses masyarakat terkait penjualan gas elpiji 3 kilogram.

Politisi NasDem itu menyebutkan masyarakat kini harus mengeluarkan biaya lebih, bahkan dobel untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi.

Dia menilai Pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan baru pemberlakuan distribusi liquified petroleum gas (elpiji) yang hanya sampai pada tingkat pangkalan dan meniadakan penjualan secara eceran.

Kondisi tersebut, menurut dia, menyulitkan karena masyarakat harus datang langsung ke pangkalan resmi elpiji 3 kg dan antre, mengingat belum banyaknya jumlah pangkalan resmi yang tersedia.

"Selain harus mengantre, karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi dobel, mengantre dan mengeluarkan biaya lebih besar," kata Asep.

Menurut dia, kondisi demikian menggambarkan sebuah kemunduran karena pemerintah sudah semestinya menyediakan berbagai kebutuhan dasar menjadi sedekat mungkin kepada masyarakat.

"Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan elpiji 3 kg," kata wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Negara, lanjut dia, semestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan bikin susah warga.

Asep mengatakan bahwa Pemerintah semestinya cukup menindak pihak-pihak yang terindikasi mempermainkan harga elpiji 3 kg dari pangkalan ke pengecer. Dengan demikian, tidak perlu membuat kebijakan yang berlebihan dan berdampak pada masyarakat.

Baca Juga: Kisah Pilu Ibu-ibu Cari Gas 3 Kg, Keliling Satu Kecamatan Tak Kunjung Dapat

Wakil rakyat ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi kebijakan tersebut agar distribusi elpiji 3 kg kembali sampai tingkat pengecer atau warung.

"Pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan produksi gas subsidinya. Hal ini supaya clear di hadapan publik bahwa persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi, tetapi pada masalah regulasinya," paparnya.

Sejak 1 Februari 2025, Pemerintah telah memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung, untuk menjual elpiji 3 kg. Kebijakan ini diterapkan guna mengontrol distribusi gas bersubsidi agar lebih terarah dan sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi. Dengan sistem distribusi yang lebih ketat, diharapkan elpiji 3kg dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Untuk mengatasi kelangkaan ini, Pemerintah mendorong masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi. Pembelian di pangkalan resmi tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menawarkan harga yang lebih terjangkau ketimbang pengecer.

Kisah Pilu Ibu-ibu Cari Gas 3 Kg

Salah satu pengecer gas LPG 3 Kilogram di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menceritakan betapa sulitnya untuk memasak karena kebijakan baru pemerintah soal larangan penjualan gas subsidi kepada pengecer.

Pengecer bernama Azis mengaku, dirinya bahkan bukan lagi memikirkan keuntungan semata, tapi rasa kasihan kepada para pencari gas subsidi yang kesulitan mendapatkan barang langka itu per awal Februari kemarin.

Azis mengaku, betapa pentingnya gas subsidi untuk keperluan pokok para ibu rumah tangga. Sebab, kata dia, tidak sekali dua kali warungnya didatangi para pembeli setelah stok kosong di warung dia.

"Sebenarnya ada sedikit rasa kasian bagi masyarakat kita yang di bawah, ibu-ibu rumah tangga itu sangat membutuhkan sekali sangat membutuhkan sekali," ujarnya, Selasa (4/2/2025).

Ia menilai, pemerintah belum siap dalam menghadapi dampak dari pemberlakuan aturan baru itu. Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam menetukan aturan yang menyentuh langsung kepada kebutuhan pokok.

"Seharusnya dari pihak pemerintah lebih bijak, jangan sampe seperti ini keadaannya kita kasihan ibu-ibu dari kemarin ada yang belum masak. Saya juga dari dua hari ini belum dapat," kata dia.

Ia mengaku, dirinya yang mulanya selalu ada stok gas subsidi, kini mesti ikut mencari seperti warga lainnya. Azis bahkan sudah keliling satu Kecamatan untuk mencari gas subsidi tersebut.

"Udah muter-muter Citeureup ini, belum dapet juga. Iya belum ada pengiriman aja alasannya. Seperti gini kita nunggu nih kayak kemaren pengirimannya dikirim tiap hari cuman sedikit begitu," tutupnya.