Pesan Menohok Bupati Bogor untuk 3.676 ASN dan PPPK Baru: Jaga Marwah, Haramkan KKN!

SuaraBogor.id - Sebanyak 3.676 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilantik di Lapangan Bumi Tegar Beriman, Cibinong, Kamis 17 April 2025.

Mereka terdiri dari 345 CPNS, 2150 PPPK guru, 155 PPPK Tenaga Kesehatan, 1019 PPPK Tenaga Teknis dan 7 Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia dalam melakukan pelantikan CPNS dan PPPK.

"Seluruh Indonesia baru 36 kabupaten kota. Jadi kami tadi memberikan apresiasi penghargaan sebagai daerah yang tercepat dalam menetapkan CPNS dan PPPK," kata dia.

Ia berterima kasih kepada Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bogor yang telah menyediakan anggaran yang cukup bagi para PPPK.

"Dari sisi anggaran sudah kita cek sudah tersedia jadi aman untuk Kabupaten Bogor, termasuk PPPK tahap 2 yang sekarang sedang berproses akan tes dimulai pada minggu ini," jelas dia.

Sementara, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan CPNS dan PPPK yang baru dilantik itu membawa semangat baru untuk membangun Kabupaten Bogor bersama-sama.

"Tentunya ini menjadi semangat baru di Kabupaten Bogor ada 3.600 lebih personil walaupun lama dilantik kembali, maka dengan semangat baru kita sama-sama membangun Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se Provinsi Jawa Barat bahkan se Indonesia," jelas dia.

Ia mengingatkan kepada para CPNS dan PPPK yang baru dilantik itu, agar menjaga marwah mereka dan menjauhi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Baca Juga: Heboh Kasus Eks Sirkus OCI, Taman Safari Indonesia Tak Ingin Tercoreng

"Tentu karena ini bebas dari kolusi korupsi nepotisme dan kita pun ingin Bogor ke depan percepatan pembangunan infrastuktur, percepatan pembangunan sumber daya manusia didukung oleh semua sektor," tutup dia.

Gadai SK PPPK di Bank Tegar Beriman

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BPRS Bank Tegar Beriman (BTB) menawarkan PPPK yang hendak menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK.

Pasalnya, ada sebanyak 3.324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 345 CPNS yang dilantik pada Kamis 17 April 2025.

Dirut BPRS Bank Tegar Beriman, Dedin Nazarudin menjelaskan pihaknya dikuasai sebagai bank yang mengelola Perol PPPK se-Kabupaten Bogor.

Ia menyebut, segala bentuk transaksi dan penggajian dilimpahkan kepada BPRS Bank Tegar Beriman. Untuk memaksimalkan pelayanan, BPRS Bank Tegar Beriman membuat grup PPPK.

"Kita pertama bikin grup PPPK, yang perolnya dikelola oleh BTB sehingga disitu bisa melayani apa kebutuhan dan keluhan, jadi ada grupnya, grup WhatsApp," kata dia.

Ia menyebut BPRS Bank Tegar Beriman juga menawarkan pengadaian SK PPPK dengan bagi hasil yang rendah. PPPK yang memiliki kebutuhan bisa menggadaikan SK mereka ke BPRS Bank Tegar Beriman dengan nilai Rp50 hingga Rp100 juta.

"Bukan bunga, tapi margin atau bagi hasil kita lebih dari koperasi, cuma kalau urusan prosedur kita memegang SOP sesuai dengan regulasi OJK itu saja bedanya. Dibawah 1% per-bulannya kalau kita ambil rata-rata," jelas dia.

"Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp50 juta tergantung massa kerja, kalau udah yang mau pensiun ga bisa," lanjutnya.

Persyaratan untuk menggadaikan SK juga cukup mudah. PPPK cukup membawa SK yang dimiliki karena seluruh data PPPK Kabupaten Bogor sudah dicatat di Bank Tegar Beriman.

"Kalau persyaratannya tentu saja SK yang ada, tanpa ada apa-apa lagi karena database sudah ada di BTB," jelas dia.

Saat ini, sudah ada sebanyak 7.542 PPPK yang Perol atau pembayaran gajinya dikelola oleh Bank Tegar Beriman. Dari jumlah tersebut, 30 persen diantaranya menggadaikan SK mereka.

"Itu kemarin 7.542 kalau ga salah. Ada sekitar 30 persen lebih menjadi nasabah pembiayaan kita," jelas dia.

Para nasabah yang menggadaikan SK itu dilakukan untuk kebutuhan bermacam-macam, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kendaraan.

"Banyak, dari mulai kebutuhan renovasi rumah, bisnis warung, atau kebutuhan lain, termasuk yang kendaraan bermotor ada," tutup dia.

Kontributor : Egi Abdul Mugni