DPR Dukung Penuh Instruksi Prabowo: Bersihkan BUMN dari Korupsi dan Pemalas

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah masalah serius yang tentunya sangat berdampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik di Tanah Air.

BUMN padahal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional justru kerap terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.

Bentuk Umum Korupsi di BUMN RI:

• Mark-up proyek atau pengadaan barang/jasa – Nilai kontrak dibuat lebih besar dari nilai riil demi keuntungan pribadi atau kelompok.
• Gratifikasi dan suap – Pemberian imbalan kepada pejabat BUMN agar memenangkan proyek atau tender tertentu.
• Penyalahgunaan anggaran operasional – Dana operasional digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai tujuan.
• Kolusi dengan pihak swasta – Kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan transaksi fiktif atau merugikan negara.
• Manipulasi laporan keuangan – Untuk menyembunyikan kerugian atau penyalahgunaan dana.

Dampak Korupsi di Tubuh BUMN:

Baca Juga: Antisipasi Korupsi, Pemkab Bogor Gandeng Kejari dalam MoU Pencegahan Hukum

• Kerugian negara dalam jumlah besar.
• Menurunnya kinerja BUMN, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan.
• Menurunnya kepercayaan investor dan publik.
• Terganggunya pelayanan publik, terutama di sektor vital seperti energi, transportasi, dan keuangan.

Contoh Kasus Nyata:

• Beberapa kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:
• Kasus Jiwasraya – Merugikan negara triliunan rupiah karena rekayasa investasi.
• Kasus Garuda Indonesia – Melibatkan suap dan pengadaan pesawat.
• Kasus PT Asabri – Penyimpangan investasi dan pengelolaan dana prajurit TNI/Polri.

Upaya Pencegahan:

• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
• Digitalisasi proses bisnis untuk meminimalkan celah manipulasi.
• Audit rutin oleh BPK atau auditor independen.
• Penerapan Good Corporate Governance (GCG).
• Penegakan hukum yang tegas oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.