Gepur Masalah Anak Putus Sekolah, Pemkab Bogor Siapkan Jurus Baru di 5.907 Lembaga Pendidikan

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor tidak tinggal diam menghadapi masalah serius terkait banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS).

Sebuah cetak biru strategis disiapkan untuk dieksekusi pada tahun 2025, menyasar tidak kurang dari 5.907 lembaga pendidikan di 40 kecamatan.

Langkah masif ini dirancang sebagai sebuah intervensi komprehensif, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan kesetaraan, untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal dan kualitas sumber daya manusia di wilayah penyangga ibu kota ini meningkat tajam.

Bukan Cuma di Pusat Kota, Pendidikan Merata Jadi Target Utama

Salah satu penekanan utama dari program ini adalah pemerataan. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh lagi terpusat di area perkotaan seperti Cibinong, melainkan harus menyebar ke seluruh penjuru wilayah.

"Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, tidak hanya di pusat kota," ujar Rudy.

Ambisi ini akan diwujudkan dengan menyentuh ribuan lembaga yang menjadi tulang punggung pendidikan di Kabupaten Bogor, mencakup:

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 3.030 lembaga
• Sekolah Dasar (SD): 1.899 sekolah
• Sekolah Menengah Pertama (SMP): 767 sekolah
• Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM): 211 lembaga

Dari Sekolah Gratis Hingga Gandeng Pesantren, Ini 5 Jurus Andalannya

Untuk mencapai target besar tersebut, Dinas Pendidikan telah merumuskan serangkaian langkah strategis yang saling mendukung. Ini bukan sekadar wacana, melainkan rencana aksi konkret dengan target yang terukur.

Baca Juga: Siap-siap! PKL Pasar Cileungsi dan Cisarua Bakal Ditertibkan, Tapi Bukan Digusur

1. Tambah Daya Tampung dan Sekolah Baru

Untuk menampung lebih banyak siswa, Pemkab akan menambah unit SMP Negeri baru, mengembangkan sekolah satu atap, serta layanan SMP terbuka. Pada tahun ajaran 2025/2026, daya tampung SD Negeri ditargetkan mencapai 107.424 siswa, dan SMP Negeri dapat menampung 32.440 siswa.

2. Optimalkan 'Jalur Kedua' via PKBM

Bagi anak-anak yang sudah terlanjur putus sekolah, PKBM menjadi harapan. Pemkab akan mengoptimalkan peran 211 PKBM sebagai jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) agar mereka bisa kembali ke sistem pendidikan dan mendapatkan ijazah.

3. Gandeng Sekolah Swasta Sediakan Beasiswa

Menyadari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemkab Bogor akan menjalin kerja sama lebih erat dengan sekolah-sekolah swasta. Program beasiswa juga dicanangkan untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas di sekolah swasta.

4. Merangkul Pesantren Salafi

Ini adalah langkah terobosan yang cerdas. Pemkab akan menggandeng pondok pesantren salafi untuk memastikan para santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga memiliki akses terhadap layanan pendidikan formal. Ini adalah cara efektif untuk mendongkrak angka RRLS.

5. Atur Jam Masuk Sekolah Hindari Macet

Menunjukkan pemahaman atas kondisi riil di lapangan, Disdik menjadwalkan jam masuk sekolah mulai pukul 07.00 WIB. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kepadatan lalu lintas.
"Kebijakan itu diambil agar tidak berbenturan dengan jam keberangkatan masyarakat menuju tempat kerja, khususnya di wilayah industri serta jalur menuju Depok, Jakarta, Bekasi, dan Kota Bogor," jelas perwakilan dinas.

Persiapan Tahun Ajaran Baru, MPLS Ramah dan Aturan Jelas

Menyongsong Tahun Pelajaran 2025/2026, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bogor diwajibkan menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah dan edukatif bagi siswa baru. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 yang melarang perpeloncoan.

Pada PPDB tahun sebelumnya (2024/2025), jenjang SD Negeri telah berhasil menyerap 79.698 siswa, sementara SMP Negeri menerima 872 rombongan belajar. Angka-angka ini diharapkan terus meningkat seiring dengan implementasi berbagai program strategis yang telah disiapkan.