5 Poin Kritis di Balik Keputusan Berani Dedi Mulyadi Tutup Tambang di Bogor

KDM mengungkap fakta tragis yang menjadi dasar keputusannya.

"Yang pertama begini bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang, infrastruktur rusak," ungkapnya.

Data ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari penderitaan dan kerugian besar yang telah ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang tidak terkontrol, termasuk jalan-jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi warga sekitar.

4. Pertanyaan Retoris: "Kenapa Saat Ada Korban, Tidak Ada yang Demo?"

Gubernur KDM secara retoris menyoroti inkonsistensi respons publik terhadap masalah tambang.

"Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak ga ada yang demo?," tanyanya.

Pertanyaan ini menohok dan mempertanyakan motif sebenarnya di balik protes yang muncul baru setelah penutupan tambang dilakukan, alih-alih ketika nyawa manusia melayang atau infrastruktur hancur.

Ini menjadi pengingat bahwa harga kemanusiaan jauh lebih mahal dari keuntungan ekonomi sesaat.

5. Tantangan Rp1,2 Triliun untuk Jalan Khusus Tambang dan Tuntutan Akuntabilitas Pengusaha

Baca Juga: 'Perang' Dedi Mulyadi Lawan Raksasa Tambang di Bogor: Korban Jiwa dan Infrastruktur Harga Mati

KDM juga menyinggung wacana pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi jangka panjang, namun dengan tantangan biaya yang fantastis, mencapai Rp1,2 triliun.

Ia menegaskan perlunya perhitungan matang dan menuntut komitmen finansial dari para pengusaha tambang.

"Nanti saya tanya penambangnya, mau bangun jalur khusus tambang atau tidak? Karena apa, kalau bangun jalur khusus tambang dengan dana APBD 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu," tegas KDM.

Ini adalah seruan untuk akuntabilitas, bahwa keuntungan besar harus sebanding dengan tanggung jawab sosial dan investasi pada infrastruktur yang melindungi kepentingan publik.