KPK Bakal Ikut 'Pelototi' Proyek Jalur Tambang hingga Jalan Rancabungur-Leuwiliang

SuaraBogor.id - Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Kabupaten Bogor kini memasuki babak baru yang lebih transparan. Tidak ingin proyek-proyek "raksasa" yang menelan anggaran miliaran rupiah menjadi ladang basah bagi para koruptor, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengambil langkah preventif yang agresif.

Ia secara resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawasi langsung jalannya proyek strategis, khususnya di sektor pertambangan dan pembangunan jalan raya.

Langkah progresif ini diumumkan usai rapat koordinasi tingkat tinggi di Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (20/1/2026).

Kehadiran Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bogor tidak main-main dalam menutup celah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy Susmanto, Selasa 20 Januari 2026.

Sektor yang menjadi sorotan utama dalam pendampingan ini adalah infrastruktur yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak dan seringkali menimbulkan konflik sosial.

Rudy menyadari bahwa isu tambang dan jalan rusak adalah topik yang paling "seksi" dan rawan penyimpangan di Bogor.

“Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Pembahasan terkait sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari,” kata Rudy.

Lebih spesifik, pengawasan KPK akan difokuskan pada dua proyek fisik vital. Pertama, pembebasan lahan untuk jalan khusus angkutan tambang yang selama ini dinanti warga untuk mengurai kemacetan dan kecelakaan.

Baca Juga: 3 Fakta Mencekam Suami Tega Habisi Nyawa Istri di Sukaraja Bogor, Luka di Leher Jadi Bukti

Kedua, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, akses penting yang menghubungkan wilayah utara dan barat Bogor.

“Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor,” jelas Rudy.

Respons positif datang dari pihak KPK. Direktur Korsup Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi keberanian Pemkab Bogor membuka diri. Skor integritas Kabupaten Bogor yang meningkat menjadi 73,8 pada tahun 2025 menjadi modal awal yang baik.

“Pada pertemuan hari ini kami melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2025. Salah satu capaian positifnya adalah skor pengelolaan integritas Kabupaten Bogor yang meningkat menjadi 73,8,” ujarnya.

Namun, Bahtiar tetap memberikan peringatan keras. Ia menyoroti delapan area rawan korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran proyek fisik seperti jalan.

KPK berkomitmen memastikan tidak ada mark-up atau permainan spesifikasi dalam proyek jalan Rancabungur maupun jalur tambang tersebut.