Cari Kerja di Bogor Sulit, Ini Jawaban Bupati Rudy Susmanto

SuaraBogor.id - Keluhan warga terkait sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu isu krusial yang mendapat atensi penuh dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto merespons langsung keresahan ini dengan mengintegrasikan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membuka peluang kerja dan mendorong wirausaha masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rudy Susmanto mengatakan, pemerintah daerah menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk media, agar kebijakan yang dijalankan dapat terus disempurnakan.

“Kami masih banyak kekurangan, kita sempurnakan bersama-sama. Kami butuh dukungan besar dari seluruh masyarakat, khususnya media,” kata Bupati Rudy Susmanto, belum lama ini.

Ia menjelaskan, langkah integrasi program lintas SKPD menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan, terutama dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat melalui peluang usaha yang lebih luas.

Menurut Rudy, sejumlah OPD telah mulai melakukan langkah bersama agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dalam menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi warga.

“Kita mulai hari ini sudah melakukan langkah-langkah bersama beberapa OPD untuk merealisasikan integrasi antarprogram antar-SKPD, sehingga beberapa program yang kami tetapkan dapat menggerakkan dan memberi peluang wirausaha bagi warga Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menanggapi hasil Survei Evaluasi Publik Satu Tahun Pemerintahan Kabupaten Bogor yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Dalam survei tersebut, sebanyak 40,3 persen responden menyebut sulitnya mencari lapangan kerja sebagai persoalan paling mendesak di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain persoalan pekerjaan, survei juga mencatat harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi keluhan 24 persen responden serta kondisi jalan rusak sebesar 11,2 persen. Survei dilakukan pada 6–11 Februari 2026 dengan melibatkan 410 responden melalui metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Baca Juga: Nasib Lahan Terdampak Lindi, Pemkab Bogor Janjikan Ganti Rugi di TPAS Galuga

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai persoalan ketenagakerjaan menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah karena beririsan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Meski demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bogor tercatat relatif positif. Sebanyak 64,6 persen responden menilai pelaksanaan pemerintahan berada pada kategori baik atau sangat baik, dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Bupati Bogor mencapai 80,3 persen. [Antara].