- Polres Cianjur menerjunkan 300 personel pada 1 September 2026 untuk mengamankan Pilkades serentak berbasis teknologi.
- Pengamanan mencakup pencegahan kerusuhan fisik, manipulasi suara, serta koordinasi keamanan siber dengan Polda Jabar.
- Sebanyak 47 desa di Cianjur akan melaksanakan pemilihan digital pada 18 Oktober 2026 mendatang.
SuaraBogor.id - Menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis teknologi informasi pada 18 Oktober 2026, Polres Cianjur mengambil langkah preventif dengan menerjunkan sekitar 300 personel pengamanan.
Kapolres Cianjur, AKBP Akhmad Alexander Yurikho Hadi, menegaskan bahwa penyiapan pasukan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dan tindak pidana sejak tahapan awal hingga puncak pemungutan suara.
"Kami mengerahkan dua pertiga kekuatan Polres Cianjur sekitar 300 personel—dan angka ini masih dapat disesuaikan dengan dinamika situasi di lapangan," katanya kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Pengamanan pilkades tutur dia, tidak hanya fokus pada potensi keributan secara langsung karena pada pelaksanaan periode sebelumnya sempat terjadi sejumlah persoalan termasuk adanya kejadian pembakaran.
Termasuk perhatian khusus terhadap ancaman kejahatan siber karena pilkades kali ini menggunakan sistem digital, dimana pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Jabar untuk memastikan sistem dan perangkat yang digunakan memiliki keamanan yang memadai.
Pengamanan yang dilakukan mencakup asesmen terhadap orang yang terlibat, peralatan hingga perangkat keras yang digunakan dalam proses pilkades di Cianjur, serta kemungkinan penggunaan perangkat seperti tablet, flashdisk, hingga sistem pemungutan suara digital.
"Pengamanan yang dilakukan mencakup keseluruhan karena berkaca pada pilkades sebelum yang sempat terjadi berbagai aksi termasuk pembakaran, suap, pemberian pengaruh sampai dengan manipulasi suara," katanya.
Untuk penanganan dugaan pelanggaran hukum selama pilkades, Polres Cianjur juga akan mempersiapkan posko Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dimana menjadi bagian dari upaya mempercepat koordinasi dan pertukaran informasi ketika ditemukan dugaan pelanggaran.
"Kami akan membentuk posko Sentra Gakkumdu dimana sekretariatnya sudah disiapkan di Polres Cianjur, sehingga dapat memudahkan masyarakat membuat laporan langsung atau dapat menghubungi call center 110," katanya.
Baca Juga: Ratusan Bangunan Liar di Cianjur Ditertibkan
Tercatat 47 desa di Cianjur menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 pada pertengahan Oktober secara digital, penyesuaian jadwal dilakukan guna menyelaraskan regulasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempersiapkan implementasi skema Pilkades digital. [Antara].
Berita Terkait
-
Ratusan Bangunan Liar di Cianjur Ditertibkan
-
Jamin Jalur Wisata Bersih Bangunan Liar, Pemkab Cianjur Minta Pedagang Tunggu Kajian Relokasi
-
Rekomendasi Wisata di Cianjur, Ada Pesona Air Terjun Hingga Pantai Eksotis
-
KPK dan Ombudsman Pantau SPMB Cianjur, Kepala Sekolah Nekat Pungli Bakal Kena Sanksi Berat
-
Sudah Dapat Rp10 Juta, Pedagang Puncak Tetap Merana: Modal Segitu Mana Cukup
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN
-
OTT Ke-20 KPK Terkait HGB Bogor: Seret Pejabat BPN, Eks Bupati Kebumen, dan Bos Summarecon
-
BRI Sabet Indonesia Sports Industry of the Year 2026, Konsisten Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia