Kemarau Ekstrem 2026: 8.249 Hektare Sawah di Bogor Kekeringan, Jonggol Mulai Gagal Panen

SuaraBogor.id - Sektor pertanian di Kabupaten Bogor tengah menghadapi tantangan berat akibat musim kemarau yang melanda sepanjang pertengahan tahun 2026.

Berdasarkan data terbaru dari Petugas Pertanian Data Kecamatan (PPDK), tercatat sedikitnya 8.249,22 hektare lahan sawah terdampak kekeringan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan stabilitas pasokan gabah lokal, meskipun pemerintah daerah menegaskan bahwa tidak semua lahan yang kering berujung pada kegagalan panen total.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna, memaparkan bahwa penurunan debit air sungai menjadi pemicu utama krisis ini.

Dari total luasan yang terdampak, sebarannya adalah sebagai berikut:

• Sawah Irigasi: 2.488,70 hektare (Akibat menyusutnya debit air pada saluran dan sungai induk).
• Sawah Tadah Hujan: 5.760,52 hektare (Akibat ketiadaan curah hujan sebagai sumber pengairan tunggal).

“Secara umum, kekeringan pada lahan sawah irigasi terjadi karena sungai induk tidak lagi mampu menyuplai air ke jaringan irigasi. Sementara untuk tadah hujan, praktis bergantung sepenuhnya pada cuaca,” ujar Entis Sutisna dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).

Meskipun angka 8.000 hektare terlihat fantastis, Entis memberikan catatan penting dari sisi teknis pertanian.
Mayoritas lahan tersebut saat ini dalam kondisi standing crops atau tanaman yang sudah memasuki fase menjelang panen.

“Sebagian sawah masih memiliki tanaman padi berdiri yang berpotensi tetap panen karena pada fase akhir, kebutuhan air sudah tidak sebanyak saat fase pertumbuhan awal,” jelasnya.

Namun, peringatan merah tetap berlaku untuk 467,40 hektare sawah yang berada dalam kondisi kritis. Di wilayah Jonggol, dilaporkan seluas 39,1 hektare lahan sudah resmi mengalami gagal panen (puso) per Agustus 2026.

Baca Juga: Mitra Strategis Bupati Rudy Susmanto, Kadin Bogor Siap Jadikan Tegar Beriman Rumah Pengusaha

Distanhorbun sebenarnya telah menyiagakan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pompa air, hingga embung dan dam parit.

Sayangnya, efektivitas alat-alat tersebut sangat bergantung pada ketersediaan air baku.

“Program pompanisasi dan irigasi saat ini tidak banyak membantu karena sumber airnya sendiri, baik sungai maupun sumur bor, sudah kering. Kami terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memantau jaringan primer dan sekunder,” tambah Entis.

Sebagai langkah darurat untuk meringankan beban ekonomi para petani yang mengalami puso, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Distanhorbun telah menyalurkan bantuan sosial.

Pada 3 September 2026, sebanyak 54 petani di Kecamatan Jonggol menerima paket bantuan sembako di Balai Penyuluhan Pertanian setempat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap dampak ekonomi langsung yang dirasakan keluarga petani akibat fenomena iklim ini.

Pemkab Bogor mengimbau para petani untuk mulai mempertimbangkan pola tanam palawija yang lebih hemat air pada musim tanam berikutnya guna memitigasi risiko kerugian yang lebih besar di tengah ketidakpastian cuaca global.