Tolak Aturan 20 Tahun! 6 Fakta Demo Ratusan Sopir Angkot Bogor di Balai Kota

SuaraBogor.id - Suasana di depan Balai Kota Bogor mendadak membiru pada Kamis (3/9/2026). Ratusan pengemudi angkutan kota (angkot) melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes kebijakan penataan transportasi umum yang dinilai mengancam kelangsungan hidup mereka.

Aksi ini merupakan puncak dari keresahan para sopir terhadap rencana penghapusan armada lama dan reduksi trayek. Berikut adalah 6 fakta krusial di balik demo sopir angkot Bogor tersebut:

1. Desakan Pembekuan Aturan Angkot Usia 20 Tahun

Poin utama yang disuarakan massa adalah penolakan terhadap penertiban angkot yang telah mencapai usia teknis lebih dari 20 tahun. Para sopir meminta pemerintah untuk membekukan aturan tersebut selama belum ada solusi konkret.

"Beri kami solusi dulu, baru tertibkan," menjadi narasi yang dibawa oleh para pendemo yang merasa armada lama mereka masih bisa diperbaiki dan diurus administrasinya (KIR dan Pajak).

2. Beban Berat Peremajaan: Unit Baru Rp100 Juta

Kenda (58), seorang sopir yang telah mengabdi selama 35 tahun, membeberkan realitas pahit di balik kebijakan peremajaan. Untuk mengganti satu unit angkot melalui skema reduksi, pemilik atau sopir membutuhkan dana sekitar Rp100 juta.

"Cicilannya bisa Rp4,2 juta per bulan. Sementara hasil narik sehari Rp100 ribu saja sulit, kami tidak sanggup membayar sebesar itu," keluh Kenda.

3. Tuntutan Kompensasi dan Lapangan Kerja

Baca Juga: Bahas 'Kesempatan Kedua', Habib Ja'far Ajak Nasabah CIMB Niaga Syariah Refleksi Diri di Layar Lebar

Koordinator Aksi, Warno, menegaskan bahwa jika pemerintah tetap bersikeras mematikan operasional angkot tua, maka negara wajib hadir memberikan jaminan hidup.

Massa menuntut adanya kompensasi bagi pemilik kendaraan yang izin trayeknya dicabut, serta penyediaan lapangan kerja alternatif bagi para sopir yang terancam menjadi pengangguran.

4. Menolak Reduksi Trayek dan Rencana "Leveling"

Selain masalah usia kendaraan, para sopir memprotes kebijakan reduksi trayek yang membuat jangkauan operasional mereka semakin terbatas.

Mereka juga menyatakan penolakan terhadap rencana leveling transportasi yang dianggap hanya akan menguntungkan moda transportasi modern dan meminggirkan peran angkot sebagai transportasi rakyat.

5. Soroti Ketimpangan Subsidi Transportasi