SuaraBogor.id - Salah satu relawan Jokowi Dede Budhyarto meminta Istana Kepresidenan tidak membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengadu ke Jokowi ada orang lingkaran Jokowi yang mau acak-acak partainya.
Dede Budhyarto, dalam akun Twitternya @Kangdede78 menilai aksi AHY membongkar hal itu untuk mencari perhatian. Bahkan AHY dicap lebay atau berlebihan.
"Saran saya pihak Istana @KemensetnegRI maupun Kantor Staf Presiden @KSPgoid tidak usah membalas surat “dramak” yg dikirim Ketum @PDemokrat sodara AHY @AgusYudhoyono. Lagi caper alias cari perhatian saja di tengah partainya yang makin kehilangan pemilih. Lebay," kata Kang Dede, Senin (1/2/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Baca Juga:Laporan Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Sudah Diserahkan ke Polisi
AHY berujar gerakan terdebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY menyebut gerakan take over Partai Demokrat juga melibatkan lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).
Namun untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmi kepada Jokowi. Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.
Sementara itu berdasarkan informasi lain yang diterima AHY sekitar 10 hari lalu dari internal Partai Demokrat, diketahui ternyata gerakan dan manuver politik merebut partai tersebut juga melibatkan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
Internal kader dan mantan kader itu kemudian juga melibatkan pihak luar atau eksternal partai. AHY mengatakan gerakan take over dilakukan secara sistematis.
Baca Juga:Jokowi Evaluasi PPKM, Epidemiolog Sebut Sejak Awal Tidak Efektif
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," kata AHY.
