Saya ini dosen pemegang mata kuliah Komunikasi Politik, sejak dulu sebelum reformasi hingga sekarang ikut menyuarakan pentingya kebebasan berpendapat. Baik pada saat ngajar, saat nulis maupun saat aktif di LSM.
Dulu kami program siaran radio rutin membahas persoalan komunikasi di Suara Surabaya FM dan Merkury FM hingga jaringan Smart FM di Jakarta. Bagi saya kebebasan berpendapat itu sesuatu syarat demokrasi untuk menciptakan keadaan yang bisa saling kontrol, antar elemen bangsa. Sehingga pemerintah dan masyarakat bisa jadi makin cerdas, makin dewasa, bijak dan hati hati dalam bertindak.
Tapi tentu saja kebebasan berpendapat ada batasnya, dan tidak boleh sampai melanggar hukum. Tidak boleh menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. Tidak boleh mensyiarkan kebencian, atau mengajak orang lain untuk membenci, atau memusuhi seseorang atau kelompok orang berdasarkan SARA. Itu larangan hukum positif.
Namun sekarang ini, pada saat masyarakat makin memperoleh kebebasan karena adanya teknologi komunikasi serta sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka, ternyata masyarakat justru menjadi begitu sensitif, mudah bereaksi keras terhadap pendapat yang berbeda. Khususnya kalau pendapat itu tidak menyenangkan atau berseberangan dengan yang diinginkan mereka.
Terlebih pendapat itu berasal dari orang yang punya predikat dan identitasnya yg jelas. Tak pelak munculah reaksi reaksi yang kadang berlebihan. Tiap muncul pendapat, muncul pula kegaduhan dari dua belah pihak yang terbentuk karena politik nasional yang sempat memanas sejak 2014 dan Pilpres 2019.
Baca Juga:Savage Level Bu Susi! Jawabannya saat Diserang Dewi Tanjung Tuai Pujian
Keterbelahan masyarakat yang diramaikan dengan fenomena pro kontra dan akun-akun yang banyak diternak untuk kepentingan perang komunikasi. Jadinya semua isu politik di medsos menjadi sensitif. Kalau ada pendapat yang tidak menyenangkan langsung diserang, dibully, dibilang buzzer bayaran, bahkan kadang dilaporkan ke polisi, padahal sering isinya tidak ada unsur pelanggaran hukum.
Tapi di medsos digalanglah opini untuk menghukum.
Tokoh pun kadang ikut ikut sensitif menghadapi dinamika perbedaan pendapat ini. Saya sebagai pengajar dan penyeru kebebasan berpendapatpun seakan jg dibatasi oleh sensitivitas berdasar kebenaran semu itu. Sekarang restriksi kebebasan berpendapat muncul justru dari sensitifitas sosial. Fanatisme Sosial, baik terhadap orang ataupun terhadap kelompok. Siapapun akan diserang jika tidak sepikiran, atau sepihak, itu berlaku untuk siapapun, termasuk saya.
Pendapat dan kritik yang sebenarnya hal biasa langsung direaksi keras dan beragam. Beberapa kali ini terjadi, tapi bagi saya itu menjadi pelajaran agar tetap melontarkan pendapat pendapat yang menggelitik, kadang sengaja saya lakukan untuk melihat reaksi dan sensitifitas netizen.
Sekaligus bagian dari perjuangan mempertahankan hak untuk bisa terus berpendapat tanpa tekanan dari siapapun.
Baca Juga:Diancam Ditenggelamkan Dewi Tanjung, Susi Pudjiastuti Kasih Respons Satire
Sayangnya kalau ada status yang informatif bahkan ilmiah, malah tidak menarik, tidak banyak yang menanggapi. Tapi kalau berisi kritikan pada tokoh langsung ramai, dan banyak yang tersengat dan ribut membela atau ikut meramaikan.
