Masalah Besar Kader Ingin KLB, Pakar Politik: Demokrat Harus Transparan

Masalah besar saat ini terjadi di tubuh internal Partai Demokrat. Sebab, ada sejumlah kader menginginkan Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Andi Ahmad S
Rabu, 24 Februari 2021 | 11:13 WIB
Masalah Besar Kader Ingin KLB, Pakar Politik: Demokrat Harus Transparan
Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (YT/Agus Yudhoyono)

SuaraBogor.id - Masalah besar saat ini terjadi di tubuh internal Partai Demokrat. Sebab, ada sejumlah kader menginginkan Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Menanggapi hal itu Peneliti Senior atau Pakar Politik LIPI, R. Siti Zuhro mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan permasalahan besar bagi internal partai. Karena ia menilai bahwa hal itu pertanda tidak adanya transparan kepada kader.

“Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, Ketua Umum bukan sebagai manager partai,” ujar Siti Zuhro ditulis Rabu (24/2/2021).

Zuhro mengatakan konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan. Oleh sebab itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.

Baca Juga:Max Sopacua Koar-koar Soal KLB, Demokrat: Suara dari Mana? Mau Reunian Kali

“Para elite dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan,” lanjutnya.

Namun, Zuhro mengatakan bahwa proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar.

Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai

Ia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang Mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.

“Ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat sekarang ini tak berarti hrs dimaknai KLB. Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan. Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara,” ungkapnya.

Baca Juga:Wacana yang Diusulkan Kader Demokrat Terkait KLB Harus Jadi Introspeksi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini