SuaraBogor.id - Pihak kepolisian turut berjaga jelang kedatangan dua kubu Partai Demokrat yakni kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sejumlah personel aparat kepolisian diturunkan untuk mencegah kerusuhan di sejumlah titik.
Berdasarkan pantauan Suara.com di gedung Kemenkumham tepatnya di Ditjen Administrasi Hukum Umum sejumlah apart kepolisian disiagakan untuk mengawal agenda tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah, mengatakan pihaknya menerjunkan 3 kompi personel kepolisian di Kemenkumham. Pengamanan dilakukan untuk mencegah bentrokan antara dua kubu.
Baca Juga:Demokrat Versi KLB Tunjuk Moeldoko: Bagaimana Menilai Kisruh yang Terjadi?
"Sebanyak 3 kompi kita turunkan. Ini supaya sebenarnya jaga kamtibnas menjaga supaya tidak ada bentrok antar kubu intinya ke arah sana," kata Azis di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).
Sementara itu, Azis mengatakan nantinya hanya perwakilan saja yang dapat diperkenankan masuk ke Kemenkumham. Sementara yang tidak berkepentingan seperti pendukung masing-masing kubu dilarang masuk.
"Ya sudah komunikasi dengan pihak Kumham sini jadi yang boleh masuk hanya beberapa orang yang sudah dipilih mewakili suara saja yang lain di luar saja supaya tidak ramai. Prokes kita sudah koordinasi," tuturnya.
Pada hari ini kedua kubu Demokrat akan menyerahkan bukti sah kepengurusan yang mereka akui.
Adapun AHY bakal turun gunung langsung membawa serta seluruh Ketua DPD Partai Demokrat ke Kemenkumham. Bukan hanya membuktikan Partai Demokrat dibawah kepemimpinannya yang sah, AHY juga bakal membuktikan bahwa kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara produk abal-abal.
Baca Juga:Dijaga Ketat! Pendukung AHY-Moeldoko Dilarang Masuk ke Kemenkumham
"Kita besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART, ingin menunjukan pada Kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tutur Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat ditulis Senin (8/3/2021).
- 1
- 2
