alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tanggapi Kasus Pemotongan Bansos, DPRD Depok: Petugas Tidak Mau Capek

Andi Ahmad S Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB

Tanggapi Kasus Pemotongan Bansos, DPRD Depok: Petugas Tidak Mau Capek
Ambulan yang rencananya diperbaiki menggunakan potongan dana bansos masyarakat RW5, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. [SuaraBogor.id/Immawan Zulkarnain]

Anggota DPRD Depok Rudi ini menuturkan, ini bukan kali pertama terjadi persoalan dalam pendistribusian bantuan sosial. Apalagi, mengenai adanya pemotongan dana bansos.

SuaraBogor.id - Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menyoroti kasus pemotongan dana Bansos yang viral di RW 5 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Anggota DPRD Depok Rudi ini menuturkan, ini bukan kali pertama terjadi persoalan dalam pendistribusian bantuan sosial. Apalagi, mengenai adanya pemotongan dana bansos.

Namun setiap kali, kata Dia, persoalannya selalu karena pihak-pihak yang terlibat mengambil jalan pintas dalam melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, dalam penyaluran Bansos di Depok.

"Semuanya tidak mau capek. Padahal memang harus dan pasti capek kalau programnya mau maksimal," tegas Rudi kepada SuaraBogor.id, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Alokasi Bansos Sumsel Terindikasi Dikorupsi, Kerugian Negara Rp 1,6 Miliar

Rudi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak dalam kasus ini. Namun Ia menilai, pendistribusian Bansos di RW 05 memang tidak sesuai prosedur.

Sebab, pendistribusian dilakukan dengan mengumpulkan keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos di satu titik oleh petugas PT Pos Indonesia.

Kata Dia, Bansos seharusnya didistribusikan oleh petugas secara door to door ke rumah para KPM di Depok.

"Ini kan tandanya Kantor Pos tidak mau capek," tukasnya.

Rudi mengusulkan, peran RT dan RW dikurangi dalam proses pendistribusian Bansos di kemudian hari. Baik Bansos tunai maupun sembako.

Baca Juga: Jadwal Wakil Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini, 30 Juli 2021

Pasalnya, banyak aparatur RT dan RW galau karena dituntut untuk membagikan Bansos yang tidak merata untuk semua warga.

"Kalau dikasih beberapa saja, mereka merasa tidak enak dengan yang lain. Sementara kalau jatahnya dipotek (dibagi), yang dipotek keberatan," paparnya.

Selain itu, Rudi juga mengkritisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan penerima Bansos.

Kritik ini Ia sampaikan setelah ditemukan 20 KPM yang alamatnya tidak jelas di RW 5.

"Ini kan pangkal permasalahannya data yang tidak valid," imbuhnya.

DTKS, kata Dia, ujung tombak pendataannya ada di tangan pengurus RT.

Pengurus RT harus rutin mendata dan melaporkan kondisi warga lingkungannya melalui Musyawarah Kelurahan (Musykel).

"Kalau Musykel ini rutin, DTKS rpih dan di masing-masing rumah ada stiker, pasti aman semua prosesnya," tegas Rudi.

Rudi mengaku, pendistribusian Bansos selalu jadi sasaran kritik Komisi D DPRD karena pelaksanaannya kurang maksimal.

Karena itu, Rudi berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memaksimalkan perannya agar bantuan tepat sasaran.

"Kan banyak masyarakat sedang kesulitan dan butuh bantuan. Jangan sampai persoalan seperti ini mah membebani pikiran mereka," pungkasnya.

Kontributor : Immawan Zulkarnain

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait