Subsidi elpiji tiga kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin.
Sementara di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.
Dengan adanya perubahan ini, maka pihaknya berharap subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
Baca Juga:Sri Mulyani: APBN 2020 Kerja Keras Lawan Covid-19
“Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas.”
Sri Mulyani mengatakan, anggaran menunggu kesiapan semua pihak peralihan yang bakal disiapkan secara bertahap.
Oleh karena itu, Pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp134 triliun tahun depan.
Jumlah tersebut melonjak sebesar Rp4,3 persen dari alokasi subsidi energi pada tahun 2021 ini.
Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji tabung tiga kilogram, dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.
Baca Juga:Menohok! Sri Mulyani Sentil Kasus Korupsi di Probolinggo dengan Beber Data Kemiskinan
“Untuk subsidi non-energi Rp 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari Rp 306 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik, dan subsidi pajak,” ungkap Sri Mulyani.
