alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kades Sukamakmur Keluhkan Akses Kesehatan Kabupaten Bogor, Pilih Berobat ke Cianjur

Lebrina Uneputty Minggu, 26 September 2021 | 14:10 WIB

Kades Sukamakmur Keluhkan Akses Kesehatan Kabupaten Bogor, Pilih Berobat ke Cianjur
Ilustrasi. (Unsplash/Nik Macmillan)

Pelayanan kesehatan sangat sulit diakses warga sehingga warga memilih untuk mendapat layanan kesehatan ke rumah sakit wilayah Cianjur, Jawa Barat.

SuaraBogor.id - Kepala Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur, Ooy Tamami mengeluhkan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Menurut Ooy, pelayanan kesehatan sangat sulit diakses warga sehingga warga memilih untuk mendapat layanan kesehatan ke rumah sakit wilayah Cianjur, Jawa Barat.

Padahal Kecamatan Sukamakmur adalah wilayah Kabupaten Bogor, dulunya desa ini adalah pemekaran dari wilayah Kabupaten Jonggol.

"Kalau ke rumah sakit kebanyakan (warga) memggunakan RS yang di wilayah Kabupaten Cianjur, terutama di RS Cimacan Cianjur. Kalau di Bogor ada di RSUD Cileungsi, Dibanding ke Cileungsi, lebih dekat ke Cimacan," ungkap Ooy Tamami.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor memiliki indeks Pembangunan Manusia (IPM) 52,23 poin. Angka ini di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin.

Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengaku miris lantaran masih ada wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terbelakang dan letaknya tak jauh dari Istana Presiden Cipanas, Kabupaten Cianjur.

"Karena ini daerah yang sebenarnya secara radius tidak jauh dari istana. Tapi kenapa harus terbelakang," ungkapnya saat mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu (25/9/2021) dikutip dari Antara.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu menganggap solusi yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membangun jalur utama di kawasan tersebut, yakni Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT).

Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021, tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Komentar

Berita Terkait