SuaraBogor.id - Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mencatat, ada ribuan balita di Kota Bogor mengalami Stunting atau badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya.
Namun, pihaknya mengklaim bahwa angka stunting di Kota Bogor mengalami penurunan menjadi 7,44 persen atau setara dengan 6.311 balita pada 2021.
Setidaknya ada sekitar 12 kelurahan di Kota Bogor yang angka stuntingnya cukup tinggi. Namun pada tahun 2021 ke 12 kelurahan tersebut mengalami penurunan.
"Di 2020 kemarin ada sekitar 12 kelurahan yang angka stuntingnya cukup tinggi. Tapi Alhamdulillah pada 2021 ini angkanya turun. Tinggal di Kelurahan Bondongan dan Kelurahan Ranggamekar saja," kata Dedie.
Baca Juga:Stasiun Bojonggede Dijaga Ketat Petugas Gabungan TNI-Polri, Ada Apa?
Permasalahan stunting, menurut Dedie memang banyak penyebabnya. Berdasarkan laporan penelitian Kohort yang dilakukan Balai Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sejak 2015 hingga 2020 kemarin.
Ada empat kelurahan yang dijadikan penelitian. Hasil dari penelitian itu, di dalam stunting memang ada permasalahan kesehatan yang menjadi penyebab yang cukup serius. Terutama bagi mereka yang berusia dewasa dan menjadi orang tua.
"Dari 2.000 orang, 800 orang yang diikuti perjalanan kesehatannya mengalami permasalahan penyakit tidak menular. Seperti jantung, diabetes, hipertensi dan stroke. Ini permasalahan yang cukup serius. Apalagi hasil penelitian menunjukkan kebanyakan masyarakat kurang makan sayur, buah, dan protein," bebernya.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, Pemkot Bogor sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka stunting melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor. Seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) baik dari APBD maupun APBN.
"PMT tersebut tak hanya untuk ibu hamil, namun juga untuk balita gizi buruk, balita gizi kurang, ibu hamil yang terpapar Covid-19 dan balita Covid-19 serta nakes (tenaga kesehatan) Dinkes yang terpapar Covid-19," ungkapnya.
Baca Juga:Upayakan Zero Stunting di DIY, BKKBN Hadirkan Dashat
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan melalui posyandu - posyandu di wilayah juga melakukan pemantauan pertumbuhan balita. Juga melakukan kerjasama dengan lintas sektor melalui konvergensi stunting.
"Kendala yang ada selama pandemi dalam intervensi adalah ditutupnya pelayanan kesehatan di posyandu dan adanya rasionalisasi anggaran. Sehingga kita berinovasi dari membuat posyandu mobile hingga kunjungan door to door dengan protokol kesehatan yang ketat," ungkapnya.
