Terakhir, Politisi Gerindra ini juga menyoroti perihal pemerataan bangunan sekolah negeri di Kota Bogor. Ia berharap, di tahun 2023 Pemerintah Kota Bogor bisa mulai menjalankan pembangunan sekolah negeri di berbagai wilayah, sesuai dorongan DPRD dari mulai tahun 2020.
Sebab menurut JM, dengan munculnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dimana pada pasal 12 mengatur tentang zonasi, warga Kota Bogor yang berada di pinggiran sangat kesulitan untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Ia juga mengakui sudah banyak orang tua murid yang mengadu kepada dirinya betapa susahnya mendapatkan sekolah negeri.
“Alasan zonasi itu kan bertujuan untuk pemerataan sekolah berkualitas, itu kami sepakat. Tapi alasan kebutuhan ekonomi tentang kebutuhan sekolah, menurut saya itu adalah hal yang prioritas yang perlu kita perhatikan. Maka kami mengharapkan 2023 ada pembangunan sekolah negeri berdasarkan kajian yang hari ini dilakukan disdik, tentang berapa ideal sekolah negeri untuk bisa mencover anak-anak di Kota Bogor,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi melaporkan, Musrenbang tingkat kelurahan telah dilakukan sejak Desember 2021 dan diselesaikan di 68 kelurahan. Selanjutnya pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 9-16 Februari 2022, bertepatan dengan kondisi tingginya Omicron pada saat itu.
Baca Juga:Targetkan Peningkatan Ekonomi dan PAD, DPRD Kota Bogor Bahas 2 Raperda Strategis
"Kemudian pelaksanaan konsultasi publik RKPD dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 11-20 Maret 2022. Yang terakhir pelaksanaan Pra-musrenbang yang sudah kita laksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2022," paparnya.
Sambung Rudy, Musrenbang tingkat Kota Bogor untuk penyusunan RKPD 2023, diharapkan seluruh proses penyusunan perencanaan yang sifatnya partisipatif bisa terus meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik.
Untuk kemudian bisa disinergikan antara proses partisipatif, proses teknokratik yang menjadi rencana kerja perangkat daerah, proses politis melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Kota Bogor dan juga proses top down berupa program prioritas baik dari pusat maupun pemerintah Jawa Barat.
