"Beliau (Mohammad Idris) jadi Wali Kota Depok kan karena Depok bagian dari Jawa Barat. Kalau Depok bagian dari DKI belum tentu dia jadi wali kota," timpalnya lagi.
Selanjutnya yang ketiga, kata Babai, atas dasar apa Depok harus bergabung dengan DKI? Sebab, menurut politisi PKB itu, yang lebih dekat dengan DKI Jakarta saja, seperti Tanggerang, yang memiliki bandara malah memilih ke Banten.
"Kota Bekasi juga yang lebih dekat dari sisi infrastruktur tetap gabung ke Jawa Barat. Masa Depok yang mohon maaf ya, Selanjutnya yang ketiga, kata Babai, atas dasar apa Depok harus bergabung dengan DKI? Sebab, menurut politisi PKB itu, yang lebih dekat dengan DKI Jakarta saja, seperti Tanggerang, yang memiliki bandara malah memilih ke Banten," jelasnya.
"Kota Bekasi juga yang lebih dekat dari sisi infrastruktur tetap gabung ke Jawa Barat. Masa Depok yang mohon maaf ya, infrastrukturnya masih jauh panggang dari api dari sisi penataan, Depok mau digabungkan ke Jakarta."
Baca Juga:Disebut Lakukan Pungutan Seragam Sekolah, Ini Kata Pihak SMP N 1 Depok
"Bukan malah melontarkan statmen demikian. Banyak hal dari sisi aturan yang akan menjadi benturan, pertama tentu dari sisi sistem pemerintahan. Ketika kita bergabung DKI, DKI itu tidak ada DPRD tingkat dua, adanya DPRD tingkat provinsi. Wali kota pun tidak ada pemilihan, harus ditunjuk gubernur. Nah tidak semudah itu. Regulasinya harus dibuat," jelasnya.
Lebih lanjut Babai berpendapat, ketimbang meminta gabung ke Jakarta, lebih baik Wali Kota Depok saat ini memperbaiki cara berkomunikasi yang baik antar pejabat atau kepala daerah.
"Tidak harus kita masuk DKI, DKI bisa kok memperhatikan Kota Depok jika memang komunikasinya baik dilakukan. Pemrintah DKI care kok sejak zaman dahulu, baik sejak zaman Pak Sutiyoso, dimana Depok baru terbangun ketika wali kotanya saat itu Pak Badrul Kamal," ujarnya.
