SuaraBogor.id - Seluruh kota dan kabupaten di wilayah provinsi Jawa barat diharapkan memiliki command center yang dapat meningkatkan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. menurutnya, perlu ada terobosan dan inovasi dalam pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Sehingga harapan kami, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat memiliki Command Center untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang cepat pada pemimpin, dan pemimpin bisa menyampaikan keputusan, harapan, imbauan dan arahan pada masyarakat,” kata Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/9/2022).
“Karena telinga pemimpin terbatas, mata pemimpin terbatas, maka diperpanjang dengan teknologi yaitu lewat Command Center. Kalau sekarang tidak mengarah pada percepatan informasi dan komunikasi, kami khawatir pemimpin tidak diketahui kebijakan dan keputusannya oleh masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga:Istri Masuk Bursa Pilwalkot Bandung, Ridwan Kamil: Saya Dukung
Sebelumnya, Uu mengapresiasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar yang tuntas menyelesaikan rekomendasi dari BPK.
"Namun, walaupun secara umum masih ada kekurangan dalam penyelesaian, Pak Uu mengapresiasi, dari 46 OPD terdapat empat OPD yang cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga nihil, tak ada masalah tunggakan atau pengembalian dana," kata Uu.
Ditemui seusai memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Tahun 2005-2021 di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate Bandung, Wagub Uu mengapresiasi keempat OPD itu.
Keempatnya adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar, Biro Perekonomian, dan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jabar.
Menurutnya, ketepatan respons dari masing-masing OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi akan mempengaruhi kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat karena kalau laporan ini dinilai baik berarti administrasi keuangan juga baik.
Menurut data Inspektorat Daerah Provinsi Jabar, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI TA 2005 hingga 2020 per tanggal 22 Mei 2022 dengan kondisi awal persentase penyelesaian 60,58 persen, dan kondisi per tanggal 2 September 2022 sebesar 84,16 persen untuk persentase penyelesaian.
Sedangkan untuk data terakhir Tahun Anggaran 2021 baru mencapai 55,81 persen untuk persentase penyelesaiannya.
Namun, walaupun secara umum masih ada kekurangan dalam penyelesaian, Pak Uu mengapresiasi, dari 46 OPD terdapat empat OPD yang cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga nihil, tak ada masalah tunggakan atau pengembalian dana.
Wagub Uu mengimbau para Kepala OPD untuk mengubah paradigma dalam proses penyelesaian rekomendasi dengan mengoreksi dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh keempat OPD tersebut.
“Yang pertama, setiap Jumat malam mereka menyelesaikan administrasi. Kedua, setelah menerima LHP BPK langsung ditindaklanjuti oleh semuanya,” katanya.
“Yang ketiga, mereka langsung mengevaluasi setiap bulan sekali tentang kinerja dinas tersebut. Dan yang terakhir, Kepala OPD tersebut langsung memimpin dalam menindaklanjuti rekomendasi (BPK),” lanjutnya.
Selain itu, Pak Uu mengingatkan pula para Kepala OPD untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi rekomendasi walaupun terjadi sebelum masa kepemimpinannya agar masalah tersebut tak berlarut-larut.
“Saya juga berharap para Kepala OPD ketika mereka menduduki jabatan harus bertanggung jawab dengan segalanya. Bukan hanya mengemban tanggung jawab ke depan, melainkan juga harus bertanggung jawab pada kegiatan yang belum selesai sebelum dia masuk ke dinas tersebut,” katanya.
“Jangan punya anggapan itu bukan zaman saya, saya hanya bertanggung jawab pada hal-hal ke depan. Itu berbahaya,” kata Wagub Uu.
Baca Juga:Terima Suap Rp1,9 M dari Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, KPK Dakwa Empat Auditor BPK
