SuaraBogor.id - Publik baru-baru ini dihebohkan dengan pernyataan sindiran dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto terhadap PKS soal kesemrawutan di Kota Depok.
Bahkan, Hasto menyebut semenjak Depok dipimpin PKS tidak ada perkembangan sama sekali. Hal itu juga sempat menyulut reaksi dari Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Bahkan, pernyataan tersebut terlontar karena partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu belakangan masif menentang kenaikan harga BBM lewat beragam cara.
Menanggapi hal ini, Sekertaris DPC PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman ikut angkat bicara. Menurut dia, yang jadi sorotan Hasto bukan soal kritik benar atau salah.
Baca Juga:PDIP - Demokrat Saling Buka Skandal, SBY Turun Gunung Khawatir AHY Dijegal?
“Tapi bahwa pihak yang melempar krtitik ini (PKS) tidak punya legitimigasi moral untuk bicara. Karena selama pemerintahan SBY juga nggak melakukan apa-apa terkait masalah-masalah itu (BBM naik),” katanya, mengutip dari DepokToday -jaringan Suara.com, Senin (19/9/2022).
Nah, kata pria yang akrab disapa Ikra itu, yang jadi highliht (sorotan) PDIP adalah, selama hampir 20 tahun PKS berkuasa di Depok lalu pretasinya apa?
“Ya bisa sih dia (PKS) tunjukan soal IPM (Indeks Pembangunan Manusia), penghargaan layak anak, itu semua saya bisa bantah. Bahwa itu bukan semata-mata keberhasilan Pemkot Depok,” ujarnya.
“Tapi memang agak panjang untuk dijelaskan. Bahwa legitimigasi moral dari PKS di Kota Depok kan lemah untuk bicara soal itu (menolak BBM naik),” sambungnya.
Persoalan berikutnya, menurut Ikra yang tak kalah penting di Kota Depok adalah soal pendidikan.
Baca Juga:Mengenal Apa Itu Rapor Pendidikan dan Cara Mengaksesnya
“Seperti misalnya gini, persoalan SMP negeri di Depok. Bayangkan dari tahun 2005 sampai tahun 2020 di Depok ini hanya dibangun 9 SMP negeri oleh PKS (selaku partai yang pengusung wali kota dan wakilnya). Jadi dari 17 pada tahun 2005, pada tahun 2020 cuma 26 SMP negeri yang terbangun,” katanya.
Angka ini, kata Ikra, tentu sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan kota berkembang lainnya yang ada di pinggiran Jakarta.
“Bandingkan dengan Bekasi yang bangun 57 SMP negeri, dua kali lipat lebih. Tapi swasta-swasta, apa lagi yang dikelola kader PKS (Depok) banyak,” jelasnya.
Anggota DPRD Depok itu menegaskan, dirinya bicara seperti itu bukan berarti anti terhadap sekolah swasta.
“Tapi tanggungjawab negara dalam hal ini Pemkot Depok ya sekolah negeri dulu dong, dan ini punya kecendrungan tak mau bangun sekolah negeri. Itu baru satu soal,” tuturnya.
Misalnya lagi, lanjut Ikra, soal pembangunan SMA negeri.
“Oke, bilangnya SMA kan kewenangan provinsi, eh bos, dua periode loh PKS di provinsi, gubernurnya pernah kader PKS, wali kotanya PKS, seharusnya bisa kok nambah SMA negeri, tapi kan nggak,” tegas Ikra.
