SuaraBogor.id - DPRD Kota Bogor menggelar reses, setelah membuka masa sidang ke-1 tahun sidang 2022. Dalam kesempatan ini, 50 anggota legislatif menjemput aspirasi warga dengan turun ke lapangan dan daerah pemilihan (dapil) masing-masing selama tiga hari, pada 12 September - 14 September.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan, reses merupakan salah satu instrumen DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajiban, sekaligus mekanisme resmi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
“Reses ini menjadi salah satu sarana bagi DPRD Kota Bogor untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka memantau perkembangan situasi di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan tentu juga untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pembangunan berjalan secara baik atau tidak,” jelas Atang.
Di dapil-nya, pria yang akrab disapa Kang Atang ini, mengakui banyak warga yang mengeluhkan kenaikan harga BBM. Hal tersebut, menurutnya memicu dampak kenaikan harga berbagai komoditi pangan dan warga pun mengeluhkan kenaikan BBM ini tidak dibarengi dengan kenaikan upah, sehingga membebani masyarakat.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor Sampaikan Capaian Kinerja kepada Wartawan dalam Ngopi Bareng
Potret kondisi pasca kenaikan BBM ini, diharapkan Atang bisa menjadi bahan penting dalam penetapan Perubahan APBD 2022 yang dibahas setelah masa reses.
“Potret ini penting untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan perubahan APBD 2022 agar program-program seperti perlindungan sosial, pengendalian inflasi, program padat karya, ataupun pemberdayaan usaha mikro bisa dikuatkan,” terangnya.
Usai dialog dengan warga, Atang melakukan sidak ke beberapa titik lokasi yang diusulkan warga untuk mendapatkan intervensi program pemerintah. Selain itu, ia juga meninjau pelaksanaan program pembangunan seperti drainase dan jalan lingkungan hasil tindak lanjut dari aspirasi sebelumnya yang berhasil diadvokasi.
“Alhamdulillah sudah banyak aspirasi yang dapat ditindaklanjuti, baik dari sisi program infrastruktur wilayah maupun program non fisik. Program Pemerintah seperti beasiswa, penebusan ijazah, RTLH, iuran BPJS, dan lain-lain. Kita berharap, program-program ini bisa membantu mengurangi beban masyarakat, terlebih pasca kenaikan BBM ini”, pungkasnya.
Di lokasi berbeda, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selain menampung aspirasi dari warga, ia juga memberikan pendidikan politik kepada para konstituen di wilayahnya sekaligus melaporkan hal-hal yang sudah ia kerjakan di DPRD.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Kota Bogor Sosialisasi Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
Pria yang akrab disapa JM ini memaparkan, sejak 2014, ia selalu memberikan susu gratis untuk posyandu yang ada di wilayah Bogor Timur dan Bogor Tengah. Lalu ada juga program penebusan ijazah, yang merupakan yang bisa dirasakan masyarakat, pemberian honor untuk guru ngaji, bantuan UMKM, ambulans gratis dan perbaikan jalan yang sudah mencapai 85 persen.
