SuaraBogor.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar pada Selasa 7 November 2023, sangat unik dan berbeda dengan sebelum-belumnya.
Pasalnya, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor banyak bendera Palestina yang ditempatkan di seluruh penjuru ruang rapat.
Pantauan Suarabogor.id, seluruh anggota DPRD dan jajaran pemerintah Kabupaten Bogor kompak mengenakan syal berlambangkan Palestina.
Selain itu, puluhan bendera juga turut mewarnai bangku-bangku wakil rakyat Kabupaten Bogor tersebut.
Baca Juga:Omesh Lelang Royal Enfield Calssic 500 Pegasus Demi Palestina, Ada yang Tawar Sampai Rp 320 Juta
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, bendera Palestina yang dihiasi bunga itu merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor untuk negara Palestina.
"Ini bukan hanya permasalahan agama tetapi kita bicaranya kehormatan dan keselamatan suatu bangsa. Apapun agamamu kita semua bersaudara, kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di palestina minimal kami lembaga perwakilan rakyat daerah ada sebuah langkah, ada sebuah sikap dan ini dukungan kami kepada rakyat Palestina," kata Rudy.
Selain itu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan doa bersama agar Palestina segera merdeka dan gencatan senjata yang dilakukan Israel segera usai.
"Kita juga membuka donasi untuk sauadar-saudara kita di Palestina. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor juga akan open donasi untuk bantuan sauadara-saudara kita di Palestina," papar dia.
Open donasi itu, kata Rudy akan dibuka oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor mulai besok, Rabu 8 November 2023 esok hari.
"Tadi pak bupati menyampaikan dalam kurun waktu satu sampai dua hari kedepan sudah siap semua dan akan menyampiakan (open donasi)," tutup dia.
Sekedar diketahui, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor itu resmi menyampaikan tiga nama calon Pj Bupati Bogor.
Ada tiga nama calon yang resmi akan diusulkan ke Kemendagri. Nama-nama itu yakni sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah
2. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama pada Direktorat Jendral Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Nurdin
3. Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu pada Direktorat Jendral Bidang Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri, Tubagus Chairul Dwi Sapta.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
