SuaraBogor.id - Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor menghentikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kelurahan Muarasari.
Pasalnya, pada Minggu (18/2/2024) kemarin proyek tersebut longsor dan menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina mengatakan pengerjaan TPT longsor ini dihentikan atas instruksi Wali Kota Bogor Bima Arya.
Ia juga akan mengundang pihak Balai Sungai Cibalok, untuk merumuskan kembali metode apa yang bisa digunakan untuk memperbaiki TPT ini.
Baca Juga:Bocah 9 Tahun Hanyut Terbawa Arus Selokan, Luka Parah di Kepala
“Jadi arahan Pak Wali dihentikan. Kita evaluasi dulu metode maupun evaluasi pekerjaannya,” kata Rena.
Kendati demikian, Rena belum mengetahui sampai kapan pengerjaan TPT ini dihentikan. Sambil dirinya menunggu pihak ketiga yang mengerjakan, yakni CV Maju Maju Mapan, untuk menyelesaikan urusannya terhadap para korban.
Rena menyebutkan dalam kejadian Ahad (18/2/2024) itu, ada lima orang pekerja yang menjadi korban. Dua orang di antaranya meninggal dunia, satu orang luka berat, dan dua orang luka ringan.
“Sementara juga lagi ngurus korban. Barusan saya dari RSUD Ciawi, sama pihak ketiga karena mereka baru tindakan operasi untuk satu korban luka. Tapi dua korban luka sudah pulang ke Cianjur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rena menjelaskan longsor terjadi ketika para pekerja tengah melakukan galian pondasi. Galian dilakukan secara manual, lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi.
Baca Juga:Tertimbun Longsor di Muarasari Bogor, Dua Pekerja Proyek TPT Meninggal Dunia
Perbaikan TPT ini, kata Rena, merupakan penanganan rekonstruksi akibat longsor yang terjadi pada 28 Februari 2023. Perbaikan ini baru dilakukan karena baru disetujui menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 2 miliar.
“(Longsor) dari tahun kemarin. Jadi kita coba ajukan, baru di-acc di BTT. Karena itu dikerjakan tahun ini. Ternyata tanahnya labil. Jadi masih bergerak tanahnya,” ucapnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga meminta agar permukiman di sekitar area longsor untuk dikosongkan. Serta dibatasi secara ketat agar warga tidak lalu lalang di sekitarnya.
“Semua siaga di sini, BPBD, wilayah, untuk ada posko di sini. Memonitor beberapa hari ke depan. Karena melihat dari konstruksi lahan sangat mungkin ada kemungkinan longsor susulan, pergerakan tanah,” kata Bima Arya. [Antara]
