Program Samisade Dijadikan Alat Politik, Pemkab Bogor Tegas Lakukan Hal Ini

Terbukti, ada dua pasangan calon sama-sama ingin menaikkan besaran alokasi Samisade jika terpilih menjadi bupati Bogor.

Andi Ahmad S
Jum'at, 15 November 2024 | 21:28 WIB
Program Samisade Dijadikan Alat Politik, Pemkab Bogor Tegas Lakukan Hal Ini
Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri saat simulasi pencoblosan dan penghitungan suara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor) nampaknya mulai sadar bahwa program bantuan keuangan infrastruktur desa bertajuk Samisade, saat ini banyak dijadikan alat politik di Pilkada 2024.

Terbukti, ada dua pasangan calon sama-sama ingin menaikkan besaran alokasi Samisade jika terpilih menjadi bupati Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor pun mendengar hal itu dan menganggapnya sebagai sesuatu hal yang positif, demi percepatan pembangunan di desa, termasuk pengentasan stunting, penanggulangan stunting dan menekan angga pengangguran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah menjelaskan, untuk program Samisade tahun 2025, Pemkab Bogor tetap mengaku pada regulasi awal. Yaitu, setiap desa menerima paling besar Samisade Rp1 miliar.

Baca Juga:Profesor Luluk: Wisata Pekarangan Atang, Potensi Baru Ekonomi Indonesia

"Untuk besarannya, kita akan bahas dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor pada minggu terakhir bulan November ini. Program yang digagas para calon (bupati) itu bagus, positif. Tapi tetap kita mengacu pada aturan awal yaitu maksimal Rp1 miliar," katanya, Jumat (15/11/2024).

Renaldi menegaskan, dalam mengalokasikan besaran Samisade 2025, Pemkab Bogor tetap menampung aspirasi dari kepala desa. Karena tidak menutup kemungkinan Samisade 2024 bisa digunakan untuk program sosial diluar infrastruktur.

"Maka itu kami tampung usulan dari kepala desa. Mungkim sajanada perubahan regulasi untuk mendanai program strategis nasional, seperti stunting, kemiskinan dan pengangguran," jelas Renaldi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini